Keuangan Bandung Barat Morat-marit, Akibat Perencanaan Fiskal Kurang Matang

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Pemda Kabupaten Bandung Barat tengah dilanda krisis kekurangan. Sejumlah kebutuhan primer seperti belanja pegawai honorer terpaksa dipangkas akibat APBD tak mampu mengkover.

Menurut Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) kondisi ini disebabkan sejumlah faktor, salah satunya, kurang matang perencanaan untuk sektor fiskal.

Pemda KBB gagal merealisasikan potensi pendapatan yang direncanakan pada awal tahun. Mulai dari DAK, DHB, DAU, serta dari pendapatan dari sektor-sektor lainnya.

"Sebab utama karena kondisi pendapatan dari berbagai sumber yang belum optimal, diperparah dengan kinerja Pemkab Bandung Barat yang kurang cermat dalam membuat perencanaan anggaran," kata Ketua Banggar DPRD KBB Bagja Setiawan, Jumat 29Juli 2022.

Bagja mencontohkan, dalam perencanaan APBD tahun ini Pemkab Bandung Barat mengasumsikan ada potensi penambahan anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar Rp100 miliar dari DAU pemerintah pusat. Namun pada kenyataannya DAU tersebut tidak turun.

Baca Juga: Proyek Jalan Selatan KBB Tak Tuntas, PT Brantas Abipraya Malah Dapat Kompensasi

"Otomatis dalam perjalanan kita defisit Rp 100 miliar gara-gara DAU kita tidak bertambah untuk komponen gaji P3K. Boleh dikatakan kurang cermat dalam perencaan. Komunikasi yang kurang, koordinasi dengan pemerintah di atasnya kan bisa jadi juga," terang Bagja.

Bagja mendorong Badan Pendapatan Daerah bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat sumber pendapatan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi realisasinya tidak sesuai estimasi dalam APBD.

Kemudian SKPD lainnya, kata dia, seharusnya bisa membuat skala prioritas belanja mana yang harus segera direalisasikan mana yang bisa ditangguhkan.

"Itu kan harus dilakukan pengendalian untuk menutup defisit. Ini pelajaran buat kita ke depan mudah mudahan 2023 tidak terjadi lagi hal seperti ini," ucap Bagja.

Dengan kondisi ini, lanjut Bagja, pihaknya bersama Pemkab Bandung Barat akan segera duduk bersama melakukan pembahasan untuk mengatasi permasalahan keuangan ini. Sebab jika tidak segera menemukan solusinya, maka dampaknya akan semakin meluas.

Baca Juga: Potensi Gempa Besar Sesar Cimandiri, Izin Bangunan di KBB Mesti Diperketat

Solusi yang bisa ditempuh untuk mengurangi defisit anggaran itu di antaranya harus menaikan pendapatan disisa akhir tahun ini. Kemudian melakukan efisiensi anggaran di setiap SKPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

"Ada efisiensi mana kira kira program yang tidak prioritas kita tunda, digeser ke tahun depan," tandasnya. [*]