NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) putar otak menambal kekurangan gaji untuk tenaga honorer atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK).
Pasalnya, APBD hanya mencantumkan anggaran untuk 9 bulan gaji.
Penetapan anggaran 9 bulan gaji ini ditetapkan oleh Bapelitbangda mengingat keuangan daerah tengah dilanda defisit.
"Memang cuma 9 bulan. Kalau tidak salah dulu Bappeda itu (Bapelitbangda) mengalokasikan segitu karena keuangan memang terbatas," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Asep Sodikin, Kamis, 28 Juli 2022.
Sebelumnya, kekhawatiran soal gaji ini sempat memicu protes mogok kerja oleh ratusan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada Kamis 21 Juli 2022.
Baca Juga: Terancam Dirumahkan, Ratusan Satpol PP KBB Mogok Kerja
Tak cuma mogok kerja, massa menggeruduk kantor Bupati Bandung Barat untuk meminta kejelasan nasib mereka yang terancam dirumahkan pada Oktober 2022 mendatang, menyusul krisis keuangan daerah.
Dengan kondisi ini, Pemkab Bandung Barat masih mencari berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membentuk tim untuk mencari solusi yang tepat.

Artikel Terkait
Aparat Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Citayam Fashion Week di Kota Cimahi
bank bjb Mudahkan Nasabah Beli Tiket South Fest 2022
Viral Pria Gasak Kotak Amal Masjid Bojongsoang
Kesbangpol Kabupaten Bandung Waspadai Perpecahan pada Pemilu 2024
Bahar bin Smith Dituntut 5 Tahun Penjara
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Sudah Limpahkan Kasus Doni Salmanan ke Pengadilan
Walhi Sayangkan Aktivitas Tambang di KBAK Citatah Gunung Sanghyang KBB
Komentar Bahar bin Smith Usai Dituntut 5 Tahun Penjara
Doni Salmanan Akan Menjalani Sidang Pada 4 Agustus 2022
Pindad Gelar Demo Penembakan Inovasi Munisi Terbaru, Munisi Frangible