Pemda Bandung Barat Putar Otak Tambal Kekurangan Gaji Honorer

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) putar otak menambal kekurangan gaji untuk tenaga honorer atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Pasalnya, APBD hanya mencantumkan anggaran untuk 9 bulan gaji.

Penetapan anggaran 9 bulan gaji ini ditetapkan oleh Bapelitbangda mengingat keuangan daerah tengah dilanda defisit.

"Memang cuma 9 bulan. Kalau tidak salah dulu Bappeda itu (Bapelitbangda) mengalokasikan segitu karena keuangan memang terbatas," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Asep Sodikin, Kamis, 28 Juli 2022.

Sebelumnya, kekhawatiran soal gaji ini sempat memicu protes mogok kerja oleh ratusan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pada Kamis 21 Juli 2022.

Baca Juga: Terancam Dirumahkan, Ratusan Satpol PP KBB Mogok Kerja

Tak cuma mogok kerja, massa menggeruduk kantor Bupati Bandung Barat untuk meminta kejelasan nasib mereka yang terancam dirumahkan pada Oktober 2022 mendatang, menyusul krisis keuangan daerah.

Dengan kondisi ini, Pemkab Bandung Barat masih mencari berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membentuk tim untuk mencari solusi yang tepat.

Aksi protes mogok kerja dilakukan ratusan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB). (Ayobandung.com/Restu Nugraha)