Tekan Aksi Gratifikasi, Pemkot Bandung Adopsi Pakta Integritas Dua Pihak di MPP

- Jumat, 1 Juli 2022 | 12:32 WIB
Pemerintah Kota Bandung melakukan studi tiru terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali.  (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)
Pemerintah Kota Bandung melakukan studi tiru terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali.  (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Kota Bandung melakukan studi tiru terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Hal ini dilakukan sebagai upaya memaksimalkan potensi pemberian layanan di MPP kepada masyarakat Kota Bandung baik itu perizinan hingga pelayanan administrasi publik.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengungkapkan alasan MPP Kabupaten Badung dipilih untuk studi tiru karena lokasi tersebut menjadi MPP pertama di Indonesia yang ditunjuk menjadi pilot project oleh Kemenpan RB saat pertama dibuat 2018 lalu.

"Alhamdulillah, ternyata sangat banyak yang kami bisa dapatkan, kami bisa tiru dan kami bisa modifikasi di MPP kami di Kota Bandung yang baru terbangun 2020," ujar Yana Mulyana di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 1 Juli 2022.

Dari sekian banyak hal, Yana menyebut satu hal yang paling menonjol yaitu penerapan fakta integritas yang diterapkan ke dua belah pihak. Baik itu pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Untuk diketahui, Pakta Integritas merupakan sebuah aturan yang salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011. Utamanya, peraturan ini bertujuan untuk meminimalisir tindakan gratifikasi dalam mengurus perizinan maupun keperluan lain yang melibatkan pemerintahan.

"Ternyata luar biasa pada saat memasuki MPP, masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan di MPP ternyata juga harus menandatangani Pakta Integritas dari si pemberi pelayanan (Pemerintah)," ungkapnya.

Yana menilai, dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas oleh dua pihak, baik penerima dan pemberi pelayanan bisa meminimalisir tindakan gratifikasi yang berpotensi merugikan negara.

Pemerintah Kota Bandung melakukan studi tiru terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali.  (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)

"Kami memberikan pelayanan harus membuat Pakta Integritas, tapi kalau penerima pelayanan tidak melakukan fakta integritas mungkin saja (gratifikasi) karena ada ketidak seimbangan," ungkapnya.

Halaman:

Editor: M. Naufal Hafizh

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X