2 Tahun Berlarut, Sengketa Pilkades di Bandung Barat Berakhir dengan Hitung Suara Ulang

- Kamis, 30 Juni 2022 | 16:28 WIB
Dua tahun berlarut-larut, akhirnya sengketa Pilkades di Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berakhir.  (Ayobandung.com/Restu Nugraha)
Dua tahun berlarut-larut, akhirnya sengketa Pilkades di Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berakhir. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Dua tahun berlarut-larut, akhirnya sengketa Pilkades di Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berakhir. 

Langkah hukum Pemda Bandung Barat menempuh kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia ditolak melalui Putusan Nomor : 97/K/TUN/2021 tertanggal 2 Maret 2021. 

Dengan itu, Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No 141.1./Kep 685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti periode 2019-2025 atas nama atas nama Asep Sugilar batal. 

Bupati Bandung Barat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500 ribu.

Serta memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor, mengadakan perhitungan suara ulang surat suara TPS 2 dan TPS 3 dicocokkan dengan nama di DPT P2KD.  

Penghitungan ulang surat suara telah dilakukan di GOR Desa Girimukti, Kamis 30 Juni 2022. Dari hasil penghitungan ulang tersebut, calon nomor urut 1 Encep Komarudin mendapat suara sah 1.805 dan nomor urut 2 Asep Sugilar mendapat 1.756 suara sah. 

Baca Juga: Imbas Wabah PMK, Hasil Susu Sapi di Bandung Barat Merosot Drastis

"Kita sudah selesaikan pleno terbuka penghitungan suara ulang sesuai amanat MA dan PTUN. Hasilnya sudah kita sampaikan ke BPD untuk ditindaklanjuti oleh Pemda KBB," kata Ketua Panitia Penghitungan Suara, Efsa Saefullah. 

Efsa menyebut setelah mengadakan perhitungan suara ulang surat suara TPS 2 dan TPS 3 dan dicocokkan dengan nama di DPT P2KD.  Pihaknya juga menemukan suara tidak sah berupa nama-nama pemilih yang berada di luar kota kitu memilih, dokumen C6 milik orang lain dicatut, serta adanya pemilih di bawah umur. 

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Konflik Lahan SDN Bunisari KBB Dibawa ke Meja Hijau

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:32 WIB
X