Buruh KBB Geruduk DPRD, Minta Pemerintah Tindak Perusahaan yang Tak Beri Jaminan Sosial

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Ratusan buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD, Jalan Raya Padalarang, Senin 27 Juni 2022.

Dalam aksinya buruh meminta pemerintah daerah dan DPRD menindak sejumlah perusahaan yang diduga melanggar. Mulai dari abai menerapkan jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerja, mempekerjakan anak sekolah, serta membayar upah di bawah UMK.

"kami ingin Pemerintah benar dalam bekerja, ada implementasi secara nyata. Terutama tindakan tegas kepada pengusaha yang tidak menjalankan aturan-aturan Ketenagakerjaan yang normatif. Karena kami sudah melaporkan, tapi tidak ada tindak lanjut," kata Ketua FSP RTMM SPSI KBB, Kiki Permana Saputra, Senin 27 Juni 2022.

Baca Juga: Oppo Reno 7 hingga Daftar HP Oppo Terbaru sepanjang 2022, Paling Baru Oppo Reno 7A

Kiki menemukan indikasi pelanggaran ketenagakerjaan di 3 perusahaan makanan. Di antaranya, belum diterapkan secara menyeluruh jaminan sosial dan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. 

"Banyak perusahaan yang pekerjanya tidak didaftarkan ke BPJS kesehatan, ini sangat merugikan karena itu program kerja nasional. Adapula yang mendaftarkan sebagian di BPJS ketenagakerjaan, jadi kesehatannya tidak ada, Ketenagakerjaannya tidak ada," terangnya. 

Dugaan pelanggaran lain yakni pembuatan perjanjian kerja sama antara buruh dan pekerja. Serta pembayaran upah di bawah UMK, padahal pekerja tersebut telah bekerja belasan tahun. 

Baca Juga: Mulai 1 Juli, Iuran Baru BPJS Kesehatan sesuai Gaji?

"Kami ingin isi perjanjian kerja bersama di  setiap perusahaan lebih baik. Selain itu bahkan perusahaan ini membayar upahnya sangat minim, padahal sudah kerja 8-15 tahun di bawah UMK," terang Kiki.