Anggota Dewan Minta Kursi untuk Anaknya di SMA/SMK, Pengamat: Siswa Tidak Boleh Masuk Jalur Belakang

- Senin, 27 Juni 2022 | 12:51 WIB
Anggota Dewan Minta Kursi untuk Anaknya di SMA/SMK, Pengamat: Siswa Tidak Boleh Masuk Jalur Belakang. Ilustrasi PPDB 2022 (Ayobandung.com/Kavin Faza)
Anggota Dewan Minta Kursi untuk Anaknya di SMA/SMK, Pengamat: Siswa Tidak Boleh Masuk Jalur Belakang. Ilustrasi PPDB 2022 (Ayobandung.com/Kavin Faza)
 
LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Heboh edaran surat berkop surat resmi DPRD Kota Bandung yang menitipkan anaknya ke sekolah dalam rangka PPDB 2022.
 
Surat itu langsung ditandatangani oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung periode 2019 - 2024, Erwin. Berdalih Aspirasi Masyarakat, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta Kadisdik Jawa Barat supaya menerima anaknya di sekolah-sekolah yang dituju, dengan mayoritas SMKN di Bandung.
 
Tertulis 17 Juni 2022, surat itu ditebuskan kepada lima SMKN di Bandung, Kepala SMKN 2 Bandung, Kepala SMKN 15 Bandung, SMKN PU Bandung, SMKN 8 Bandung, dan SMKN 9 Bandung.
 
 
Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menegaskan, tidak bolah ada siswa yang masuk ke sekolah melalui jalur belakang.
 
"Apalagi kalau jalur belakangnya indikasi diperjualbelikan, itu bisa jadi unsur pidana," kata Cecep.
 
Isu ini viral di media sosial. Guru Besar UPI ini meminta kepada sekolah-sekolah untuk mengedepankan sikap jujur dan transparan serta taat aturan pada PPDB 2022 - 2023.
 
 
"Untuk sekolah tegakkan aturan. Kalau ada yang nitp-nitip, tidak usah dipenuhi kalau lulus, ya lulus. Kalau tidak, ya tidak. Kuota tidak boleh dikurangi, dibuka secara transparan, dan pakai online semua pendaftaran," katanya.
 
Permasalahan PPDB bukanlah hanya titip kursi saja. Sempat viral kejadian lainnya adanya dugaan pungli PPDB 2022 yang terjadi di SMKN 5 Bandung.
 
Untuk itu, Cecep berharap Disdik Jawa Barat membuat tim investigasi khusus guna menelusuri setiap sekolah yang diduga ada pelanggaran.
 
 
"Nanti kalau diinvestigasi dan dievaluasi pasti ketahuan. Sekolahnya kena sanksi dan yang menitipkannya juga kena," ujarnya.
 
"Ini persoalan administrasi, jadi sanksi pemimpin di atasnya. Jadi para penegak hukum harus menjalankan tugasnya," ungkapnya melanjutnkan.

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X