Pengadaan Interior Ruang Kerja Bupati Bandung Dianggap dalam Pengawasan Lemah

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Lolosnya perusahaan dengan alamat yang diduga bodong dalam tender pengadaan interior ruang kerja bupati dan wakil bupati Bandung menjadi bukti pengawasan lemah.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, seharusnya perusahaan yang mengikuti tender betul-betul diperiksa termasuk keberadaan kantor.

"Bisa lolos dan memenangkan tender karena tidak ada yang mengawasi," ujar Uchok ketika dihubungi, Jumat, 24 Juni 2022.

Dengan demikian, kata Uchok maka seharusnya pemerintah Kabupaten Bandung membatalkan tender pengadaan interior ruang kerja bupati dan Wakil Bupati Bandung.

Baca Juga: Alamat Perusahaan Pemenang Tender Interior Ruang Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung Bodong

"Kalau tidak dibatalkan oleh pemda, bisa masuk ke jalur hukum. Kepolisian dan kejaksaan bisa masuk dalam kasus tersebut," katanya.

Selain karena masalah hukum, pembatalan tender juga bisa dilakukan karena anggaran yang dibutuhkan terlalu besar. Terlebih saat ini situasi sedang dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Baca Juga: Sahrul Gunawan Curhat Soal Rumah Dinas Bocor, Sementara Rumah Dinas Bupati Direhab

Sejatinya di tengah kondisi ekonomi yang sulit, Pemkab Bandung tidak menganggarkan anggaran yang kurang begitu perlu seperti pengadaan interior ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung.

"Rp2 miliar itu terlalu besar. Itu sudah jelas bukan kebutuhan, tapi permintaan yang betul-betul harus diperiksa. Pengusaha, Kepala LPSE harus diperiksa," tutupnya. [*]