NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) minta pemerintah daerah menghitung ulang jumlah pasti honorer yang bakal dihapus sesuai amanat Pemerintah Pusat, pada 28 November 2023 mendatang .
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, jumlah honorer di setiap OPD ada 3.600 orang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Pieters Tjuandys mengatakan dari jumlah honorer yang ada, pemerintah harus menghitung berapa jumlah yang bakal dihapuskan.
Pasalnya, jika kebijakan ini dijalankan secara penuh, maka ribuan orang bakal jadi pengangguran.
"Mesti dihitung ulang secara detail. Dari 3600, apakah semua dihapus atau tidak. Karena PNS di kita juga masih terbatas," jelas Pieters, Jumat, 24 Juni 2022.
Menurutnya, penghitungan TKK ini hanya bisa dilakukan tatkala pemerintah daerah telah menetapkan indikator TKK yang masih bisa dipertahankan dan perlu dihentikan.
Baca Juga: Penghapusan Tenaga Honorer 2023, BPDSM Jabar Bocorkan Posisi yang Ditiadakan
Misalnya, berdasarkan lama bekerja, kompetensi, atau tugas yang diemban.
"Dengan indikator ini. Nanti bisa dilihat berapa jumlah honorer yang mesti dipertahankan," tambahnya.
Artikel Terkait
Wabah PMK di Bandung Barat Meluas, Kerugian Peternak Capai Rp8,5 Miliar
Pemda KBB Tunggu Payung Hukum Kompensasi bagi Peternak Rugi Akibat Wabah PMK
Jadi Duta Pariwisata, Aura Kasih Bakal Promosi Potensi Bandung Barat ke Mancanegara
Kasus Covid-19 Meningkat, Warga KBB Diingatkan Waspada Varian Baru Omicron
Sonya Fatmala Kalah, Pemilihan Ketua KONI Bandung Barat Dimenangkan Agus Mulya
Kisah Warga Tangsi Jaya KBB: Swasembada Energi Listrik dari Sungai Ciputri
Puluhan Pentolan Khilafatul Muslimin di Cimahi-KBB Janji Setia kepada Pancasila
Ribuan RW di Bandung Barat Dapat Bantuan Infrastruktur, Pemda Siapkan Dana Rp36 Miliar
Khilafatul Muslimin di Cimahi-KBB Deklarasi Setia NKRI, 3 Tersangka Tetap Diproses Hukum
Usai Deklarasi Setia NKRI, Kesbangpol KBB Buka Pintu Bagi Eks Khilafatul Muslimin