Satpol PP Kota Bandung Mengaku Sulit Tertibkan PKL

- Selasa, 7 Juni 2022 | 14:27 WIB
Ilustrasi PKL. Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung belakangan ini menjadi sorotan Pemkot Bandung. Mereka sulit untuk ditertibkan. (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)
Ilustrasi PKL. Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung belakangan ini menjadi sorotan Pemkot Bandung. Mereka sulit untuk ditertibkan. (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)
SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung belakangan ini menjadi sorotan Pemkot Bandung.
 
Pasalnya, PKL menjamur di beberapa kawasan yang seharusnya menjadi Zona Merah PKL, seperti di kawasan Alun-alun Bandung dan sekitarnya.
 
Menanggapi hal ini, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Agus Priyono mengaku kesulitan saat melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kota Bandung
 
"Memang masih banyak (PKL). Makanya kita tugaskan cukup banyak petugas di sana untuk menertibkan agar mereka jangan kemana-mana. Karena harusnya kan PKL di bawah (basement)," kata Agus Priyono, Selasa, 7 Juni 2022.
 
Menurutnya, penataan PKL di kawasan Alun-alun Kota Bandung merupakan wewenang Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung
 
Sementara Satpol PP Kota Bandung bertugas untuk mengawasi para PKL agar tidak keluar dari tempat seharusnya. Namun karena keterbatasan petugas, para PKL kerap kali mencuri kesempatan. 
 
 
"Istilahnya kucing-kucingan. Ketika petugas kita tidak ada di sana, misal sedang salat atau waktu istirahat, mereka (PKL) langsung keluar. Kita juga kadang keterbatasan kemampuan. Ini juga menjadi kendala untuk kita," ucapnya.
 
Namun demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah berencana untuk kembali menertibkan. Para PKL ini, nantinya akan kembali ditempatkan di lokasi yang telah disepakati, seperti basement Alun-alun. 
 
"Rencana penertiban ini dilakukan setelah Lebaran, tetapi belum bisa direalisasi. Tetapi kita akan lakukan penertiban khusus PKL Dalem Kaum, karena mereka yang di Kepatihan relatif lebih tertib. Memang kita akui belum maksimal," tandasnya. 
 
Sebelumnya, Sekretaris Satgasus PKL Kota Bandung, Atet Dendi Handiman mengatakan, pembenahan juga akan dilakukan pada lokasi-lokasi yang belum diatur zonasinya.
 
"Masih ada lokasi-lokasi yang belum diatur zonasinya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Prinsipnya fasilitas umum tidak diperbolehkan jualan PKL. Kecuali yang diatur dan ditetapkan lain oleh wali kota," ujar Atet.
 
 
Ia juga menambahkan, perlu adanya sinkronisasi dari SKPD terkait dengan Satgasus PKL, baik dari data maupun tupoksi.
 
"Kita juga akan bahas mengenai anggaran karena selama ini yang konsisten ada itu di Dinas KUKM. Kami gunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan PKL dalam meningkatkan usahanya. Sedangkan untuk penegakkan hukum dan penertiban itu belum ada anggarannya," pungkasnya. [*]

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X