Soal Konvoi Khilafatul Muslimin, Uu Ruzhanul: Jangan Otak-atik Dasar Negara Pancasila

- Selasa, 7 Juni 2022 | 12:51 WIB
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menilai wacana tentang khilafah diperbolehkan diperbincangkan atau didiskusikan sebagai bahan kajian. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menilai wacana tentang khilafah diperbolehkan diperbincangkan atau didiskusikan sebagai bahan kajian. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM  -- Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, menilai wacana tentang khilafah diperbolehkan diperbincangkan atau didiskusikan sebagai bahan kajian. 

Namun, jika konteksnya sebagai dasar negara, apalagi di Indonesia, tentu dasarnya sudah jelas yakni pancasila. Artinya sudah tak ada ruang lagi untuk ideologi lain. 

"Jadi untuk berbangsa dan bernegara kita kembali ke pancasila dan untuk melaksanakan agama, kita kembalikan ke agamanya masin-masing. Saya mengimbau jangan mengotak-atik dasar negara pancasila," kata Uu saat ditemui di Lembang, Selasa, 7 Juni 2022.

Sedang ramai diberitakan saat ini, kelompok Khilafatul Muslimin melakukan konvoi dengan menggunakan atribut lengkap dan membagikan selebaran tulisan di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), tepatnya di tepatnya di jalan raya sekitar Kecamatan Cisarua dan Parongpong.

Uu mengatakan, dari informasi yang diterimanya, bahwa aktivitas kelompok yang melakukan konvoi di sejumlah daerah sambil menyebarkan tulisan itu untuk sosialisasi tentang khilafah.

"Menurut informasi yang kami terima, (aktivitasnya) adalah sosialisasi tentang khilafah, artinya sistem pemerintahan," tambah Uu.

Baca Juga: Hari Kedua Kerja, Ridwan Kamil Akui Masih Beradaptasi

Terbaru, aparat kepolisian Polda Jawa Barat menilai organisasi Khilafatul Muslimin ini tak memiliki legalitas. Artinya kegiatan organisasi itu dianggap ilegal. 

Uu mengatakan, terkait ditetapkannya bahwa organisasi ini ilegal, hal itu memang sudah menjadi kewenangan aparat kepolisian, sedangkan pihaknya tidak memiliki hak untuk menetapkan organisasi ini ilegal atau tidak.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X