Aturan Terbaru Pemerintah untuk Pemberian Nama Anak dan Dewasa

- Rabu, 25 Mei 2022 | 11:48 WIB
Ilustrasi anak | Dalam Permendagri tertuang aturan terbaru rekomendasi nama anak dan dewasa yang bisa untuk dilakukan pencatatan di Disdukcapil. (Pixabay/Bessi)
Ilustrasi anak | Dalam Permendagri tertuang aturan terbaru rekomendasi nama anak dan dewasa yang bisa untuk dilakukan pencatatan di Disdukcapil. (Pixabay/Bessi)
 
SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Setiap orang tua yang sedang mencari rekomendasi nama anak pasti mencari nama yang memiliki makna bagus, mudah diingat, dan mudah dilafalkan. 
 
Namun tahukah para orang tua yang sedang mencari rekomendasi nama anak, bahwa kini ada aturan terbaru dalam pemberian nama anak serta nama apa saja yang tidak diperbolehkan?. 
 
Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 
 
Dalam Permendagri tertuang aturan terbaru rekomendasi nama anak dan dewasa yang bisa untuk dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. 
 
Pencatatan itu meliputi biodata penduduk, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.
 
Jika merujuk pada pasal dua dalam Permendagri no 73 tahun 2022, disebutkan pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai aturan perundang-undangan.
 
 
"Pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan mudah dibaca dan tak bermakna negatif serta multitafsir. Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah paling sedikit itu dua kata," ujar Kepala Dinas Kepependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Tatang Muchtar, Rabu, 25 Mei 2022.
 
Selain itu, Tatang pun menyebutkan poin penting dalam aturan itu bahwa tata cara pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, meliputi menggunakan huruf latin sesuai kaidah bahasa Indonesia.
 
"Nama marga, famili, atau disebut nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan, serta gelar pendidikan dan keagamaan dapat dicantumkan pada KK dan KTP-el yang penulisannya dapat disingkat," ujarnya.
 
Tatang pun menjelaskan di dalam ayat 2 pada Permendagri nomor 73 itu, marga famili atau disebut nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama, dan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang untuk disingkat kecuali tak diartikan lain, menggunakan angka dan tanda baca, serta mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.
 
"Jadi, saat aturan ini mulai berlaku, pencatatan nama pada dokumen kependudukan, semisal di KTP-el, KK, biodata penduduk, KIA, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil yang telah dilakukan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku enggak perlu diganti," katanya.
 
 
Kepala sub Koordinator Identitas Kependudukan pada Disdukcapil Kota Bandung, Yan Raspati menambahkan bahwa Disdukcapil Kota Bandung bakal melakukan sosialisasi secara masif terkait aturan ini baik melalui media sosial Disdukcapil, media massa, atau secara langsung dalam pertemuan di 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung, serta melalui spanduk atau banner.
 
"Kami mengimbau agar masyarakat bisa dapat menyesuaikan aturan ini terutama dalam pemberian nama bagi anak-anaknya untuk nanti dicatat dalam dokumen kependudukan," ujarnya. 
 
Demikian informasi terbaru terkait rekomendasi nama anak yang bisa menjadi pedoman bagi orang tua. [*]

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X