Kota Bandung Masuk 5 Daerah Rawan Suap dan Pungli PPDB

- Selasa, 24 Mei 2022 | 14:47 WIB
lustrasi uang rupiah | Satgas Saber Pungli Jabar menyebut terdapat lima daerah di Jabar yang masih rawan akan praktik suap dan pungutan liar terkait PPDB. (Flickr/Adam Cohn | Lisensi CC)
lustrasi uang rupiah | Satgas Saber Pungli Jabar menyebut terdapat lima daerah di Jabar yang masih rawan akan praktik suap dan pungutan liar terkait PPDB. (Flickr/Adam Cohn | Lisensi CC)
LENGKONG, AYOBANDUNG.COM — Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) Jawa Barat (Jabar) menyebut, terdapat lima daerah di Jabar yang masih rawan akan praktik suap dan pungutan liar (pungli) khususnya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
 
Anggota Tenaga Ahli Satgas Saber Pungli Jabar, M. Irianto mengatakan, kelima daerah itu merupakan hasil amatannya setiap kali PPDB berlangsung.
 
"Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, dan Kota Bogor," kata Irianto ketika berbincang belum lama ini.
 
Namun selain kelima wilayah itu, menurut Irianto, daerah di Jabar khususnya perkotaan masih menjadi lahan basah akan praktik suap dan pungli PPDB.
 
"Jadi bahasa saya itu daerah perkotaan yang lebih rawannya itu adalah sekolah-sekolah favorit masyarakat. Kalau Tasik di kotanya, Garut juga di kotanya," ungkapnya.
 
Diberitakan sebelumnya, Irianto menurutkan bahwa masyarakat khususnya warga Jabar belum semuanya dapat menerima kegagalan lolosnya siswa saat PPDB.
 
 
Dengan begitu, banyak jalur-jalur yang dibuat secara ilegal demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit dengan melakukan suap dan pungli pada kepala sekolah. 
 
"Melalui jalur-jalur itulah justru membuat peluang oleh pihak-pihak tertentu dengan cara-cara yang tidak benar, dan banyak kepala sekolah masih tergiur juga," ungkapnya. 
 
Konflik setiap PPDB hampir tidak pernah berubah setiap tahunnya. Irianto bilang, kasus pertama yang sering muncul yakni masalah perpindahan sekolah anak.
 
Menurut Irianto, persoalan tersebut dipastikan tetap ada dari beberapa tahun kemarin. 
 
 
"Setelah persoalan perpindahan, kemudian pungutan, setiap tahun pasti saja ada dan begitu terus," ucapnya. 
 
Irianto meminta kepada masyarakat yang mengetahui dugaan pungli dan beberapa tindakan di luar aturan PPDB 2022, sebaiknya langsung melaporkan ke Satgas Saber Pungli daerah masing-masing. 
 
Kemudian nantinya, laporan dipastikan akan dipelajari terlebih dahulu apakah proses selanjutnya melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Aparat Penegak Hukum (APH).
 
 
"Kalau kasus itu kental dengan perbuatan korupsi dan pungli, artinya tindak pidanya besar, maka akan APH. Tapi kalau kasusnya prosedur, mungkin akan ditindak secara APIP," katanya.
 
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias RK sebelumnya juga sudah memperingati pengawasan PPDB 2022 Jabar akan dilakukan secara ketat. Dia berharap PPDB di Jabar lancar dan tidak banyak dinamika. 
 
"Kami siaga satu urusan pelanggaran PPDB. Ada tim saber pungli yang siapkan. Memantau jika ada upaya pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyiasati aturan yang sudah sangat adil ini," kata dia. [*]

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X