DPRD Kota Bandung: 8 Janji Politik Wali Kota Kena 'Kartu Merah'

- Senin, 23 Mei 2022 | 15:28 WIB
Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat meninjau stok minyak goreng. Ada 8 janji politik wali kota yang mendapat sorotan para anggota legislatif. Bahkan, delapan poin janji politik ini diberi 'kartu merah'. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)
Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat meninjau stok minyak goreng. Ada 8 janji politik wali kota yang mendapat sorotan para anggota legislatif. Bahkan, delapan poin janji politik ini diberi 'kartu merah'. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)
SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung telah menyelesaikan catatan dan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung akhir tahun anggaran 2021. 
 
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung Ferry Cahyadi menyebutkan, ada 8 janji politik wali kota yang mendapat sorotan para anggota legislatif.
 
Bahkan, delapan poin janji politik ini diberi 'kartu merah' karena dianggap belum dilaksanakan secara optimal. 
 
"Ada beberapa hal yang kami di Pansus DPRD soroti di LKPJ, terutama terkait janji-janji Wali Kota Bandung yang harus segera diselesaikan," ujar Ferry, Senin, 23 Mei 2022.
 
Ferry menjelaskan, delapan janji politik tersebut terdiri dari pemberian beasiswa pendidikan yang salah satunya untuk guru berprestasi serta penanganan banjir melalui pembangunan kolam retensi.
 
Kemudian realisasi ATM beras yang dalam janji politik berupa program subsidi harga sembako, dan satu koperasi satu kelurahan.
 
 
Pansus DPRD menyebutkan salah satu janji wali kota adalah mengenai program ATM Beras. DPRD menilai pada program ini, pemkot terlalu berbelit-belit dalam mengeksekusi pelaksanaannya, sehingga banyak dikeluhkan masyarakat.
 
"Selama ini (ATM Beras) memang tidak menjadi manfaat untuk masyarakat, bahkan terkesan teknisnya terlalu berbelit-belit. Sehingga masyarakat banyak yang mengeluh tentang program itu," ungkap Ferry. 
 
Ia mengungkap, eksekusi yang keliru terhadap janji politik wali kota nantinya malah menimbulkan efek buruk bagi Pemkot Bandung.
 
Pasalnya, DPRD menilai banyak keluhan dari masyarakat mengenai realisasi janji politik yang tak tepat sasaran.
 
"Jangan sampai jadi dampak buruk bagi pemkot, padahal programnya bagus kalau bisa terlaksana dengan baik. Tetapi, dalam realitanya banyak sekali keluhan tentang itu," ucapnya.
 
Selain janji politik ATM Beras, DPRD turut menyoroti kinerja Pemkot Bandung yang disampaikan melalui 85 poin rekomendasi. Salah satunya, turut membahas janji politik tentang program beasiswa pendidikan untuk siswa, guru, dan ASN berprestasi.
 
 
Program ini disorot karena realisasinya baru tercapat 18,22 persen, terutama beasiswa pendidikan untuk guru berprestasi.
 
Kemudian penanganan banjir yang diwujudkan dalam janji politik pembangunan kolam/saluran retensi. DPRD menilai, janji ini belum optimal karena masih banyak masalah banjir yang bisa ditemui di lapangan.
 
"Harus dibuat rencana sistem induk drainase Kota Bandung dan tata kelola air tanah," demikian poin rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota Bandung 2021.
 
Terakhir yaitu janji politik tentang 1 koperasi per kelurahan. DPRD menegaskan, janji ini harus segera direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.
 
Selain itu, DPRD sebetulnya turut menyoroti janji politik lain yang belum terealisasi secara maksimal. Mulai dari upah guru honorer yang perlu ditinjau ulang hingga Kartu Bandung Sejahtera untuk warga miskin di Kota Bandung.
 
 
Selanjutnya, janji politik tentang fasilitasi lapangan pekerjaan bagi warga Kota Bandung mengingat masih tingginya pengangguran yang mencapai 153.505 orang. Serta pemberantasan oknum yang melakukan pungutan liar pada program pemakaman gratis bagi warga miskin Kota Bandung.
 
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Yana Mulayana memastikan, catatan DPRD akan ditindaklanjuti Pemkot Bandung. Pihaknya memastikan, akan menindaklanjuti 85 rekomendasi itu untuk perbaikan program pemerintahan daerah.
 
"Makanya, catatan itu akan kita tindaklanjuti. Kita akan segera koordinasikan dengan OPD. Catatan ini diingatkan supaya pemerintahan berjalan dengan baik," pungkasnya. [*]

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X