4 SD Negeri di Margahayu Dituntut Rp4,8 Miliar

- Kamis, 19 Mei 2022 | 16:11 WIB
Ilustrasi siswa pergi ke sekolah. Ahli waris Apandi menuntut 4 SD Negeri di Margahayu yakni SND 6,7,9 dan 10, untuk membayar lahan sebesar Rp4,8 miliar. (Ayobandung.com/Kavin Faza)
Ilustrasi siswa pergi ke sekolah. Ahli waris Apandi menuntut 4 SD Negeri di Margahayu yakni SND 6,7,9 dan 10, untuk membayar lahan sebesar Rp4,8 miliar. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

BALEENDAH,AYOBANDUNG.COM -- Ahli waris Apandi menuntut 4 SD Negeri di Margahayu yakni SND 6,7,9 dan 10, untuk membayar lahan sebesar Rp4,8 miliar.

Komarudin, kuasa hukum ahli waris Apandi mengatakan, sejak sekolah tersebut dibangun pada 1979, kliennya tidak pernah sama sekali menerima kompensasi pembebasan lahan.

"Sampai sekarang belum pernah ada proses pembayaran," ujar Komarudin selepas mediasi perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kamis, 19 Mei 2022.

Lahan di Kabupaten Bandung yang digunakan untuk pembangunan SD tersebut mencapai 1.600 meter persegi. Dengan asumsi Rp3 juta/meter, maka pihaknya menuntut agar 4 SD Negeri dan Pemkab Bandung untuk melakukan pembayaran lahan sebesar Rp 4,8 miliar.

Baca Juga: Proses Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh Sudah Selesai, Kapan Jadi WNI?

Disinggung mengenai Pemkab Bandung yang mengeklaim telah melakukan pembayaran dengan bukti kuitansi, Komarudin mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak dari tergugat.

"Tidak apa-apa (jika Pemkab memiliki bukti kuitansi), buktikan saja nanti. Pembayarannya kepada siapa. Klien kami tidak pernah merasa menerima pembayaran apa pun," ujarnya.

Selain menggugat pembayaran lahan, pihak keluarga Apendi juga meminta kompensasi atas penggunaan lahan sejak 1979 sampai sekarang.

Baca Juga: Lantaran Sakit Hati, Pria di Bandung Barat Dikeroyok hingga Ditusuk Berkali-kali

"Kami juga menuntut pembayaran sewa lahan," ujarnya.

Mediasi yang dilakukan dalam perkara tersebut berujung deadlock, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung memutuskan membawa kasus tersebut ke meja hijau. Dijadwalkan sidang pertama perkara tersebut akan digelar pada 25 Mei 2022. [*]

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X