Pemkab Bandung Akan Lawan Gugatan Sengketa Lahan 4 SD Negeri di Margahayu

- Rabu, 18 Mei 2022 | 20:56 WIB
Ilustrasi sekolah dasar negeri. Pemkab Bandung siapkan bukti dan saksi penguat untuk lawan gugatan perdata sengketa lahan 4 SD Negeri di Margahayu yang digugat ahli waris. (Ayobandung.com/Kavin Faza)
Ilustrasi sekolah dasar negeri. Pemkab Bandung siapkan bukti dan saksi penguat untuk lawan gugatan perdata sengketa lahan 4 SD Negeri di Margahayu yang digugat ahli waris. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung menyiapkan bukti dan saksi penguat dalam melawan gugatan perdata sengketa lahan 4 SD Negeri di Margahayu yang digugat oleh ahli waris.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung Yana Rosmiana mengatakan, setelah ditunjuk sebagai kuasa hukum sekolah, pihaknya langsung melakukan pengumpulan data dan bahan untuk dibawa dalam persidangan.

"Sekarang kami sedang mengumpulkan data, bahan untuk dikaji," ujar Yana, Rabu, 18 Mei 2022.

Selain itu, pihaknya juga akan mencari saksi baik dari pihak sekolah juga desa dan pihak lainnya yang mengetahui proses penggunaan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

"Sekolah ini sudah lama digunakan, eksisting penguasaan (lahan) ada di sekolah," katanya.

Baca Juga: Aksi Perampokan Gagal Setelah Tersangka Ditabrak Korban

Dari keterangan beberapa pihak, kata Yana, ada sejumlah bukti yang dianggap menguatkan apabila lahan tersebut merupakan milik Pemkab Bandung.

Berdasarakan data dari Badan Keuangan dan Aset daerah, lahan yang digunakan bangunan SDN 6,7,9 dan 10 Margahayu telah terdaftar dalam KIB (Kartu Inventaris Barang). Bahkan kata Yana, pihak Disperkimtan Kabupaten Bandung sedang melakukan proses pembuatan sertifikat lahan atas nama Pemkab Bandung.

Baca Juga: Walau Sedang Digugat, 4 SDN di Margahayu Masih Melakukan KBM

"Ada juga bukti pembayaran tanahnya," katanya.

Namun demikian, Yana mengatakan gugatan yang dilayangkan oleh pihak ahli waris merupakan hak warga negara, sehingga sah apabila ada pihak yang mengklaim kepemilikan atas sebuah lahan.

"Jangankan yang belum bersertifikat, yang sudah bersertifikat juga potensi gugatan masih ada. Kami hormati proses ini," tutupnya. [*]

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X