4 SD Negeri di Margahayu Kabupaten Bandung Digugat

- Rabu, 18 Mei 2022 | 15:18 WIB
Ilustrasi sekolahd dasar saat PTM. Sebanyak 4 SD Negeri di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, digugat ke Pengadilan Negeri Bale Bandung.  (Ayobandung.com/Kavin Faza)
Ilustrasi sekolahd dasar saat PTM. Sebanyak 4 SD Negeri di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, digugat ke Pengadilan Negeri Bale Bandung. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

MARGAHAYU,AYOBANDUNG.COM -- Sebanyak 4 SD Negeri di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, digugat ke Pengadilan Negeri Bale Bandung.

SD tersebut adalah SDN 6,7,9 dan 10 Margahayu yang berada di Desa Margahayu, Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.

Gugatan tersebut dilayangkan atas nama keluarg ahli waris almarhum Apandi yang merupakan pemilik lahan tempat berdirinya SDN 6,7,9 dan 10 Margahayu.

Kuasa hukum dari keluarga almarhum Apandi, Vitria Suciani Tejaningrum, mengatakan pihaknya telah menerima kuasa dari 9 ahli waris almarhum Apandi untuk mengurus masalah tanah sejak 2020.

"Jadi Almarhum Apandi ini meniggal pada 2004. Beliau meningglakan harta warisan salah satunya adalah tanah yang digunakan untuk SD Impres yang sekarang menjadi SDN 6,7,9 dan 10 Margahayu," ujar Vitria, Rabu 18 Mei 2022.

Baca Juga: Timnas Indonesia vs Thailand, Shin Tae-yong Ingin Balas Dendam

Lahan tersebut digunakan untuk membangun SD Impres pada 1979 lalu yang diprakarsai oleh Desa Margahayu Selatan.

Menurut Vitria, pada 1979 lalu tersebut pemerintah desa margahayu selatan mencari lahan untuk pembangunan SD Impres yang mana pada akhirnya memilih lahan milik Apandi.

"Kalau jaman dulu mungkin pake istilah pake aja dulu nanti pembayarannya, dengan alasan dipergunakan dulu karena ini untuk kepentingan anak-anak atau pendidikan," ujarnya.

Pemerintah desa margahayu selatan pada masa itu berencana akan membayar lahan milik Apandi dari iuran desa. Namun terjadi pergantian kepemimpinan di desa margahayu selatan. Pihak kepala desa baru mengeluarkan surat apabila lahan tersebut berstatus sebagai tanah desa.

Baca Juga: Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Kabupaten Bandung Hari Ini 18 Mei 2022

"Ada juga salah satu kepala Desa berikutnya yang menyatakan kalau tanah itu milik pemerintah. Tetapi yang mengeluarkan surat itu mencabut kembali dengan alasan, administrasi yang salah, jadi sampai saat ini belum terjadi konversi apa pun," paparnya. 

Pihak ahli waris, kata Vitria, telah melakukan upaya persuasif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pelbagai upaya telah dilakukan mulai dari berkirim surat kepada DPRD juga Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dilakukan, namun tidak ada balasan yang memuaskan.

Akhirnya pihak kuasa hukum melakukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung, karena upaya dialogis menemui jalan buntu.

Baca Juga: Peran Guru Mewujudkan Sumedang Simpati

"Kami pada dasarnya, pada saat itu ingin ada titik temu, tapi belum ada titik temu sama sekali, kami melanjutkan kembali karena kami pikir kami melaksanakan atau mengupayakan proses ini secara elegan, gak usah langsung ekstrem ke pengadilan, nanti itu upaya terakhir," katanya.

Saat ini gugatan tersebut sedang menunggu jadwal sidang di Pengadilan Negeri Bale Bandung juga proses mediasi. [*]

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X