Satpol PP Belum Berencana Lakukan Operasi Yustisi di Kabupaten Bandung

- Kamis, 12 Mei 2022 | 16:27 WIB
Ilustrasi operasi yustisi oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP Kabupaten Bandung belum memiliki rencana melakukan operasi yustisi setelah Idulfitri 2022 ini. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)
Ilustrasi operasi yustisi oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP Kabupaten Bandung belum memiliki rencana melakukan operasi yustisi setelah Idulfitri 2022 ini. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Satpol PP Kabupaten Bandung belum memiliki rencana melakukan operasi yustisi setelah Idulfitri 2022 ini.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Kawaludin mengatakan, saat ini pihaknya baru beres melakukan operasi pengamanan mudik.

"Suasananya masih idulfitri. Untuk operasi yustisi seperti menegakan Perda terkait protokol kesehatan saat ini masih sensitif," ujar Kawaludin, Kamis 12 Mei 2022.

Pun dengan operasi yustisi berkaitan dengan urbanisasi dalam kaitan pengendalian pendatang baru tanpa membawa administrasi kependudukan lengkap setelah Idulfitri.

Menurut Kawaludin, untuk melakukan operasi yustisi kependudukan, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri karena melibatkan instansi lain.

Baca Juga: Parkir Liar Dekat Pemkab Bandung Membuat Kumuh

"Harus dengan Disdukcapil. Belum ada koordinasi atau permintaan dari Disdukcapil untuk melakukan operasi yustisi kependudukan," katanya.

Kawaludin mengakui jika setelah Idulfitri dimungkinkan banyak masyarakat luar daerah yang datang ke Kabupaten Bandung tanpa membawa administrasi kependudukan lengkap.

Terlebih Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah tujuan urban di Bandung Raya karena terdapat sejumlah industri.

Baca Juga: Satu Pemain Muda Kembali Hengkang dari Persib

"Pasti ada. Tapi Kabupaten Bandung juga bukan menjadi tujuan utama ubanisasi seperti Jakarta. Dari kita juga banyak yang ubanisasi ke kota besar," katanya.

Apalagi, kata Kawaludin, mencari kerja untuk memberi nafkah keluarga bukan hal yang ilegal. Namun demikian, pengawasan kependudukan harus dilakukan. [*]

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X