Politisi PDIP Saran Mahasiswa Demo Luhut dan Menteri yang Usul Perpanjangan Jabatan Presiden

- Minggu, 10 April 2022 | 19:02 WIB
Ilustrasi petugas memantau aksi demo mahasiswa BEM Bandung Raya. Sejumlah elemen mahasiswa di merencanakan aksi demo di depan Istana Presiden Jokowi, Jakarta, pada Senin, 11 April 2022.  (Ayobandung.com/Fuad Mutashim)
Ilustrasi petugas memantau aksi demo mahasiswa BEM Bandung Raya. Sejumlah elemen mahasiswa di merencanakan aksi demo di depan Istana Presiden Jokowi, Jakarta, pada Senin, 11 April 2022. (Ayobandung.com/Fuad Mutashim)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Sejumlah elemen mahasiswa di merencanakan aksi demo di depan Istana Presiden Jokowi, Jakarta, pada Senin, 11 April 2022.

Dalam aksi demo ini mahasiswa menyoroti berbagai persoalan, mulai dari isu agraria, penundaan pemilu, hingga meminta pemerintah menstabilkan harga. 

Kepada Presiden Jokowi, Mahasiswa mendesak agar bersikap tegas menolak penundaan Pemilu dan masa jabatan tiga periode. 

Terkait hal itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono ikut angkat suara.

Menurutnya, aksi demontrasi menolak presiden tiga periode oleh mahasiswa seharusnya diarahkan ke menteri atau partai yang sejak awal menggulirkan wacana tersebut.

"Yang mengawali itu kan ada tiga menteri ada Pa Luhut, Pa Bahlil, dan lainnya, kenapa yang didemonya Pak Jokowi atau kenapa ke istana," kata Ono saat ditemui, Sabtu, 9 April 2022.

Baca Juga: Puluhan Kasus Narkoba di Cimahi dan KBB Terungkap, Ratusan Gram Sabu dan Ganja Disita

Diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 berhembus kencang karena didukung para petinggi partai dan menteri-menteri Jokowi.

Wacana ini pertama kali muncul oleh Menteri Investasi Indonesia dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, yang mengatasnamakan pengusaha.

Selain Bahlil, terdapat nama Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia mengklaim penundaan Pemilu 2024 telah didukung big data. 

Di jajaran elite partai, Penundaan Pemilu 2024 didukung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartato, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 

Baca Juga: Bolehkah Siswa SMK atau SMA Ikut Demo? Begini Jawaban Disdik

Ono mengklaim sejak awal PDI Perjuangan secara tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Ia mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode tersebut justru bakal mencederai konstitusi yang telah menjadi konsensus bangsa.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X