Alasan Jaksa Banding soal Putusan Herry Wirawan

- Rabu, 23 Februari 2022 | 09:41 WIB
Kajati Jabar Asep N Mulyana -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar secara resmi mengajukan banding atas vonis penjara seumur hidup bagi Herry Wirawan, pelaku guru rudapaksa santriwati, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. (Ayobandung.com/Kavin Faza)
Kajati Jabar Asep N Mulyana -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar secara resmi mengajukan banding atas vonis penjara seumur hidup bagi Herry Wirawan, pelaku guru rudapaksa santriwati, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar secara resmi mengajukan banding atas vonis penjara seumur hidup bagi Herry Wirawan, pelaku guru rudapaksa santriwati, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.
 
Isi memori banding diajukan JPU langsung ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung melalui Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 21 Februari 2022.
 
Kajati Jabar, Asep N Mulyana mengungkapkan, salah satu isi banding jaksa adalah tetap menuntut hukuman mati bagi Herry Wirawan.
 
 
"Kami tetap menganggap kejahatan Herry Wirawan itu kejahatan sangat serius, sehingga kami konsisten menuntut pidana hukuman mati," kata Asep.
 
Yang kedua dari isi memori banding ini, Asep melanjutkan, adalah berkenaan dengan pembebanan restitusi. Kata Asep, terdapat perbedaan yang mendasar antara restitusi dan kompensasi.

Menurut Asep, jika restitusi mesti ditanggung oleh negara, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa seolah-olah negara yang berbuat salah.

"Seolah-olah nanti akan menciptakan bahwa ada pelaku-pelaku lain yang berbuat kejahatan, itu negara yang menanggungnya. Jadi restitusi dibebankan kepada pelaku," ungkap Asep.
 
Baca Juga: 7 HP Xiaomi Terbaru Kategori HP 5G Murah 2 Jutaan, RAM Besar Kamera Bagus

Kemudian isi memori banding yang ketiga adalah, Kejati Jabar mempertimbangkan terkait hak asuh.

Menurut Asep, hak asuh atau pengasuhan terbaik adalah pengasuhan berbasis keluarga, sehingga pihaknya akan menyerahkan kepada orang tua kandung dari yang bersangkutan terlebih dahulu.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendukung itu. Jadi, tidak serta merta diserahkan begitu saja," jelasnya.

Lalu isi memori banding terakhir, kata Asep, yakni terkait dengan pembubaran yayasan yang dimiliki oleh Herry Wirawan.

Menurut Asep, yayasan Herry Wirawan ini termasuk instrumen atau sarana untuk melakukan kejahatan sesuai dengan pasal 39 KUHP.
 
Baca Juga: 3 Jutaan, Ini 7 HP Samsung Terbaru 5G Murah RAM 6GB dan 8 GB Memori 128 GB

Tak hanya itu, selain termasuk sarana kejahatan, Asep menyebut bahwa yayasan itu juga termasuk kategori Criminal Corporate atau Korporasi Misdaad, yaitu sebuah badan hukum yang sejak awal dibuat untuk melakukan kejahatan.

"Karena kalau tidak ada yayasan, tidak ada pondok pesantren, tidak mungkin orang tua menitipkan anaknya ke sana," ujarnya.

"Makanya kami meminta hakim untuk banding dengan mengabulkan permohonan kami, termasuk perampasan aset yayasan," ucap Asep menambahkan.

Sebelumnya, Kasipenkum Kejati Jabar Dodi Gazali Emil mengatakan, banding soal putusan Herry Wirawan merupakan hasil dari pengamatan dan evaluasi dari JPU.

"Tentunya penuntut umum mengharapkan banyak hal yang dipertimbangkan," ujar Dodi.

Herry Wirawan adalah pelaku guru rudapaksa santriwati di Bandung. Korban berjumlah 13 orang dengan beberapa hamil dan telah melahirkan.
 
Baca Juga: Link Download WhatsApp GB APK Bisa 2 Akun dan Kelebihan GB Whatsapp lainnya

Atas perbuatannya itu, Majelis Hakim memvonis Herry Wirawan dengan hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini dinilai lebih rendah dari apa yang dituntut oleh JPU Kejati Jabar, yang menuntut Herry Wirawan dengan hukuman mati dan kebiri kimia.

Herry Wirawan sendiri divonis penjara seumur hidup karena telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan (5) jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primer.

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X