Robohkan Cagar Budaya, PT KAI Terancam Denda Miliaran Rupiah

- Rabu, 2 Februari 2022 | 20:04 WIB
Perobohan bangunan cagar budaya dengan tipe C yang dilakukan oleh PT KAI di lokasi tersebut telah melanggar Perda 7 tahun 2018. Sehingga, hal itu dapat berdampak pada sanksi yang berupa denda bahkan pidana. (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)
Perobohan bangunan cagar budaya dengan tipe C yang dilakukan oleh PT KAI di lokasi tersebut telah melanggar Perda 7 tahun 2018. Sehingga, hal itu dapat berdampak pada sanksi yang berupa denda bahkan pidana. (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)
SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa bangunan di Jl. Cihampelas nomor 149 merupakan cagar budaya. Hal itu terlampir dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018.
 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan tindaklanjut masalah tersebut.
 
"Saya tadi menghadirkan Tim Cagar Budaya dan juga Disbudpar, di sana terverifikasi bahwa bangunan di Jalan Cihampelas nomor 149 itu betul bangunan cagar budaya dan itu ada dalam lampiran perdanya," kata Ema di Balai Kota Bandung, Rabu, 2 Februari 2022.
 
 
Ema mengungkapkan bahwa perobohan bangunan cagar budaya dengan tipe C yang dilakukan oleh PT KAI di lokasi tersebut telah melanggar Perda 7 tahun 2018. Sehingga, hal itu dapat berdampak pada sanksi yang berupa denda bahkan pidana.
 
"Baca di pasal 66 apakah itu unsur disengaja dan lain sebagainya maka itu wajib dikenakan sanksi. Sanksi itu bisa sanksi pidana berdasarkan pasal 165 bisa juga sanksi denda, Dendanya setau saya tadi luar biasa, minimal Rp500 juta maksimal bisa sampai Rp5 milyar," ungkapnya.
 
Ema meminta pihak KAI menghentikan proses pembangunan masjid yang saat ini tengah berlangsung di lokasi tersebut. 
 
 
"Ini tadi yang kita tekankan bahwa pelanggaran ini demi hukum harus ditegakkan maka pelanggaran harus dikenakan sanksi dan kita mintakan kepada satpol PP sesuai dengan kewenangannya harus memasang pol PP line artinya bangunan itu harus dihentikan," tandasnya.
 
Sementara itu, Humas PT KAI Daop 2, Kuswardoyo mengatakan, soal pembongkaran bangunan di lahan Aset KAI di Jalan Cihampelas nomor 149 yang disebut sebagai cagar budaya kelas C, pihaknya mengaku, KAI tidak pernah mendaftarkan bangunan yang kini dibangun menjadi masjid dan toko retail sebagai cagar budaya.
 
"Terkait cagar budaya, kami justru bingung siapa yang mendaftar sebagai cagar budaya, KAI tidak mendaftarkan, kemudian tidak ada plang aset cagar budaya," kata Kuswardoyo saat dikonfirmasi, Rabu, 2 Februari 2022.
 
 
"Betul, Kami mempertanyakan, karena kami tidak pernah mendaftarkan itu sebagai cagar budaya," tambahnya.
 
Kuswardoyo menegaskan, pihaknya telah menempuh prosedur dalam proses pembangunan masjid dan toko retail di lahan seluas 1686 M2 tersebut. Surat rekomendasi dari berbagai instansi terkait pun telah didapatkan hingga bangunan berupa masjid dan toko retail tersebut selesai 
 
"Saat kita akan kerja sama, pasti lokasi harus sudah clear, tidak ada masalah sampai saat ini pun tidak ada masalah apapun secara hukum, secara hukum itu aset KAI dan itu clear, makanya kemudian surat pembangunan toko dan masjid dikeluarkan, kemudian sudah keluar surat rekomendasi dari Kemenag, Dinas tata ruang izin toko dan masjid," jelasnya.
 
Kuswardoyo menduga ada orang yang dengan sengaja menyebarkan isu negatif terkait hal itu.
 
 
"Saya yakin ada sesuatu di balik itu yang memang ada orang orang yang tidak kepentingan untuk mau menguasai aset tersebut," tandasnya.
 
Untuk diketahui, PT KAI melakukan pembongkaran di lahan seluas 1686M2 di Jl. Cihampelas nomor 149, Kota Bandung. Pembongkaran tersebut mendapat perlawanan dari orang yang bernama Ari Nugraha yang mengklaim mendapatkan wakaf kepemilikan dari aset tersebut. Selain itu, aset tersebut disebut sebagai salah satu cagar budaya.

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X