Satu Kursi DPRD Kabupaten Bandung Dibiarkan Kosong Selama 6 Bulan

- Jumat, 28 Januari 2022 | 18:32 WIB
Sudah sekitar 6 bulan, satu kursi DPRD Kabupaten Bandung dibiarkan kosong. Setelah Neneng Hadiani wafat,PRD belum mengajukan PAW. (Ayobandung.com)
Sudah sekitar 6 bulan, satu kursi DPRD Kabupaten Bandung dibiarkan kosong. Setelah Neneng Hadiani wafat,PRD belum mengajukan PAW. (Ayobandung.com)


SOREANG,AYOBANDUNG.COM -- Sudah sekitar 6 bulan, satu kursi DPRD Kabupaten Bandung dibiarkan kosong.

Pasalnya, setelah Neneng Hadiani wafat, pihak DPRD belum mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada KPU.

Neneng merupakan anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Golkar yang meninggal dunia beberapa bulan lalu.

Ketua Jamparing Institute Dadang Risdal Azis mengatakan, seharusnya setelah Neneng wafat, DPRD Kabupaten Bandung mengajukan PAW kepada KPU Kabupaten Bandung melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW).

Padahal kata Dadang, proses pengajuan PAW melalui SIMPAW tidaklah rumit, bahkan waktu yang dibutuhkan juga tidak lama.

Baca Juga: Polsek di Kabupaten Bandung Diminta Tiru Polsek Ciparay, Bisa Bangun 4 Rumah Laik Huni

"Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU kab/kota melakukan klarifikasi dengan cara, pertama, berkoordinasi dengan partai politik, kedua koordinasi dengan calon PAW untuk mendapatkan pernyataan tertulis, selanjutnya koordinasi dengan lembaga terkait," ujar Dadang, Jumat, 28 Januari 2022.

Setelah itu, proses selanjutnya adalah verifikasi dokumen juga klarifikasi yang dilakukan selama 5 hari kerja sejak diterima surat dari DPRD.

KPU akan membuat surat kepada DPRD yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pergantian anggota DPRD.

"Artinya kalau melihat prosedur mekanisme tersebut di atas proses PAW ini tidak akan memakan waktu yang lama dan berbelit. Namun, sampai sekarang KPU mengaku belum menerima pengajuan PAW," ujar Dadang yang juga Sekretaris salah satu Sayap Partai Golkar tersebut.

Dia menilai, proses PAW tersebut terkesan bernuansa politis karena sudah 6 bulan sejak Neneng meninggal dunia tidak juga diproses oleh DPRD Kabupaten Bandung.

Baca Juga: Dua Tahun Tak Punya Rumah, Nenek 69 Tahun Hidup Numpang ke Tetangga

"Sepertinya pada proses PAW anggota DPRD kabupaten bandung saat ini sarat nuansa politis yang kental, ada kepentingan personal melebihi kepentingan partai sebagai organisasi dan keutuhan anggota dewan sebagai kesatuan keutuhan fraksi,' katanya.

Dadang melanjutkan, jika merunut pada paraturan perundangan yang berlaku, bahwa calon PAW untuk mengganti Neneng Hadiani yang wafat adalah peraih suara terbanyak berikutnya hasil Pileg 2019 yakni Asep Ikhsan.

"Kalaupun ada persepsi lain, misalnya yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran, maka harus dibuktikan dengan data dan fakta yang jelas," katanya.

Dadang melanjutkan, dengan keterlambatan proses PAW, terdapat sejumlah kerugian yang didapat baik oleh DPRD Kabupaten Bandung maupun Partai Golkar.

"Program tidak bisa maksimal, aspirasi menjadi tersendat, juga saat terjadi paripurna yang memerlukan voting, kekuatan fraksi jadi berkurang," ujarnya.

Baca Juga: Mahasiswi di Bandung Jual Dua Anak ke Pria Hidung Belang

Dengan demikian, Sekretaris AMPI Kabupaten Bandung tersebut berharap agar DPRD Kabupaten Bandung segera mengajuka PAW Neneng.

"Semoga persoalan ini segera diselesaikan dengan tetap menjunjung tinggi asas dan kaidah hukum yang berlaku, hingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tutupnya. [*]

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X