Dewan KBB Cuma Buat 12 Perda Tahun Ini, Status Plt Bupati Jadi Kambing Hitam

- Kamis, 27 Januari 2022 | 17:06 WIB
Gedung DPRD KBB. DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) hanya bisa membuat 12 peraturan daerah (Perda) selama kurun waktu tahun 2021. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)
Gedung DPRD KBB. DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) hanya bisa membuat 12 peraturan daerah (Perda) selama kurun waktu tahun 2021. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) hanya bisa membuat 12 peraturan daerah (Perda) selama kurun waktu tahun 2021.

Anggota dewan irit membuat Perda lantaran harus bersabar dan mesti menunggu adanya persetujuan dari Mendagri setiap kali akan membahas sebuah Raperda.

Pasalnya, status kepala daerah merupakan pelaksana tugas (Plt) Bupati. 

Kondisi itu dikeluhkan karena cukup menghambat proses penetapan perda, mengingat turunnya persetujuan dari Mendagri bisa memakan waktu satu hingga dua bulan. 

"Bandung Barat bupatinya masih Plt belum definitif, maka dari itu setiap pembahasan perda harus ada izin dan persetujuan dari Mendagri," kata Ketua Badan Pembentukan Perda (Baperpemda), DPRD KBB, Pither Djuandis, Kamis 27 Januari 2022. 

Baca Juga: Lahan Museum Goa Pawon Selesai Dihibahkan, Warga Minta Pembangunan Segera Dimulai

Menurutnya jika tidak ada persetujuan dari Mendagri maka pembahasan Raperda tidak bisa dilakukan.

Sebab persetujuan itu dilakukan diawal dan prosesnya dilakukan oleh Bagian Hukum Pemda KBB. 

Disebutkan Pither Djuandis, selama tahun 2021 total ada 22 Raperda yang ditargetkan rampung. Terdiri dari delapan Raperda usulan pemerintah daerah dan 14 usulan atau inisiatif dari DPRD.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X