Khawatir Omicron, Ombudsman Jabar Minta Pemda Dipertimbangkan PTM 100 Persen

- Selasa, 25 Januari 2022 | 14:45 WIB
Ombudsman Jabar minta pemerintah pertimbangkan penghentian PTM. Ilustrasi. (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)
Ombudsman Jabar minta pemerintah pertimbangkan penghentian PTM. Ilustrasi. (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Ombudsman Jabar menyampaikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat berikut pemerintah kabupaten/kota agar mempertimbangkan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) 100%.

Hal itu berlandaskan kekhawatiran akan lonjakan kasus Covid-19, yang di antaranya disebabkan oleh varian Omicron.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Dominikus Dalu S menyebutkan, pihaknya telah menyampaikan saran beserta masukan kepada Pemprov Jawa Barat beserta pemkot/pemkab se-Jawa Barat itu melalalui surat bernomor B/0028/PC.01.01-12/I/2022, dan B/0029/PC.01.01-12/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022 perihal saran ihwal penyelenggaraan PTM.

Baca Juga: Pasca Konfimasi Omicron Kota Bandung BOR Naik Jadi 6,94 Persen, Begini Kata Dinkes

Penyampaian saran melalui surat merupakan bentuk upaya bersama pemangku kepentingan mencegah lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron, terutama pada lingkungan sekolah di Jawa Barat.

"Sebagaimana diketahui bersama, lonjakan kasus Covid-19 akibat varian omicron cukup mengkhawatirkan. Mengacu data per 23 Januari 2022, terjadi pertambahan kasus Covid-19 harian mencapai 2.925 cakupan nasional. Padahal, Jawa Barat menempati urutan kedua penyumbang kasus harian per tanggal itu. Akan tetapi, penyelenggara pelayanan pendidikan masih tetap melaksanakan PTM 100%," tutur Dominikus.

Berdasarkan data tersebut, pihaknya berpandangan, perlu langkah antisipatif dan perlindungan keselamatan siswa sekolah yang mengikuti PTM 100 persen agar kasus Covid-19 tak kembali melonjak. Ombudsman berharap, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta bupati/wali kota di Jawa Barat tetap mengutamakan keselamatan besera kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak sepanjang pandemi Covid-19.

Selain mempertimbangkan kembali PTM 100%, terdapat sejumlah poin saran, atau masukan lainnya. Beberapa di antaranya, melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan PJJ secara konkret dalam pengembangan materi beserta metodologi PJJ juga program pendampingan terhadap orang tua, dan peserta didik untuk memenuhi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan pendidikan berkualitas.

Terdapat pula poin saran yang berbunyi, melakukan mix methode (metode campuran) PTM 50% dan PJJ 50% dengan pengaturan proporsional, melakukan akselerasi dalam percepatan vaksinasi kelompok anak-anak beserta booster, memastikan pembiasaan penerapan prokes dan perilaku mencegah penyebaran Covid-19 pada anak-anak mulai dari lingkungan keluarga.

Halaman:

Editor: Fira Nursyabani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X