DPD PDIP Jabar Ikut Merasa Tersakiti Atas Sikap Arteria Dahlan, Minta Partai Beri Sanksi Tegas

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Sikap Politisi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta Kejati dipecat karena bicara dengan menggunakan bahasa Sunda menuai kecaman dari berbagai pihak. Kritik terhadap Arteria Dahlan bahkan datang pula dari internal PDIP. 

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menganggap tindakan Arteria Dahlan menyakiti kader Jawa Barat mulai dari tinggal cabang hingga ranting. 

"Paling tidak dari apa yang menjadi respons dan sikap masyarakat, ini juga sama dengan kami DPD PDIP Perjuangan di Jawa Barat, hampir seluruh pengurus DPD, DPC, sampai PAC ranting juga ya merasa tersakiti," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Ketut Sustiawan saat ditemui di Lembang, Bandung Barat, Jumat 21 Januari 2022. 

Baca Juga: Tenaga Honorer Bakal Dihapus 2023, KBB Segera Lakukan Penataan TKK

Atas tindakan tersebut DPD PDIP Jabar mengaku telah melayangkan surat ke DPP untuk memberi sanksi tegas kepada Arteria Dahlan. Selain itu, Arteria diminta segera mengucapkan permohonan maaf secara terbuka bagai masyarakat Sunda di seluruh Indonesia. 

"Maka kita merespons keras, bahkan DPD PDIP Jabar sebelum DPP mengambil sikap kita sudah berkirim surat kepada DPP agar menindak dengan cara memberikan sanksi kepada yang bersangkutan," paparnya

"Ini jelas tidak sesuai dengan visi partai dan itu DPP sudah menindak lanjuti, fraksi juga sudah menindaklanjuti. Tinggal apa bentuk sanksinya itu kita serahkan ke DPP," tambahnya. 

Baca Juga: 9 HP Oppo Terbaru Kelas HP 5G Murah RAM 6GB 2 Jutaan di 2022

Ketut menilai, tindakan Arteria Dahlan adalah tindakan pribadi dan bukan mencerminkan sikap partai. Justru perbuatan dianggap tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan,  Bhineka Tunggal Ika, serta nilai Pancasila.

"Mana mungkin PDIP berideologi Pancasila menganut kebinekaan bisa begitu. Justru kita ini sedang gencar mewujudkan politik berkebudayaan. Boleh cek kita satu-satunya partai memiliki badan kebudayaan. Jadi tidak mungkin itu menjadi sikap partai," pungkasnya.