Arteria Dahlan Minta Maaf, Majelis Adat Sunda Tetap Lanjutkan Laporan Hukum

Walau jelas sudah Arteria Dahlan minta maaf, tapi Majelis Adat Sunda tetap melanjutkan laporan hukumnya terkait pernyataan Anggota Komisi III DPR RI tersebut kepada Polda Jabar.

GEDEBAGE, AYOBANDUNG.COM -- Majelis Adat Sunda menegaskan, pihaknya tidak akan mencabut laporan hukum mengenai pernyataan Arteria Dahlan walau beberapa jam setelahnya Arteria Dahlan telah meminta maaf kepada masyarakat Sunda.

Sebelumnya, Majelis Adat Sunda bersama perwakilan adat Minang dan beberapa komunitas, organisasi Kesundaan melaporkan Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, ke Polda Jabar, Kamis, 20 Januari 2022.

Baca Juga: Warga Cianjur Maafkan Arteria Dahlan, tapi ...

Pelaporan itu berupa pernyataan Arteria Dahlan yang viral di media YouTube dan media sosial, yang menyinggung penggunaan Bahasa Sunda dalam suatu rapat kerja.

"(Laporan) akan terus berlanjut, sampai yang bersangkutan sadar bahwa yang dilakukan itu salah," kata Pupuhu Agung Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda, Ari Mulia Subagja Husein ketika dikonfirmasi.

Menurut Ari, permintaan Arteria Dahlan soal pencopotan Kajati karena menggunakan Bahasa Sunda dalam rapat menyakitkan bagi pihaknya, khususnya orang Sunda.

Tak hanya itu, lanjut Ari, yang tersinggung oleh pernyataan Arteria Dahlan bukan hanya masyarakat Sunda saja, melainkan suku bangsa lain merasakan hal yang sama.

"Jadi ini sudah menjadi penistaan terhadap suku bangsa yang ada di Indonesia. Tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada suku-suku lain selain Sunda," ujar Ari.

Baca Juga: Akhirnya Arteria Dahlan Minta Maaf, namun Masih Dianggap Salah

Arteria Dahlan minta maaf

Setelah serangkaian desakan dari berbagai pihak di Jawa Barat untuk meminta maaf, akhirnya Arteria Dahlan Minta Maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda.

Hal itu berkaitan dengan kontroversinya terkait pernyataan anggota Komisi III DPR itu pada saat Raker Komisi III dengan Kejaksaan Agung, Senin, 17 Januari 2021 lalu.

Desakan pemberian sanksi dan pemecatan disuarakan Koalisi Masyarakat Sunda untuk Arteria. Baik disanksi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR maupun DPP PDIP.