Sidang Pledoi Kasus Guru Rudapaksa Santriwati, HW Bacakan Ungkapan Pribadi

- Kamis, 20 Januari 2022 | 08:12 WIB
Kasus guru rudapaksa santriwati. Terdakwa HW dituntut hukuman mati, Selasa, 11 Januari 2022. (Ayobandung.com/Kavin Faza)
Kasus guru rudapaksa santriwati. Terdakwa HW dituntut hukuman mati, Selasa, 11 Januari 2022. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- HW (36), terdakwa kasus guru rudapaksa santriwati di Bandung, akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia, serta hukuman lainnya. yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar. Rencananya, sidang pembacanaan pleidoi akan digelar di Pengadilan Negeri (PN), Kamis, 20 Januari 2022.

Kuasa Hukum terdakwa HW, Ira Mambo mengatakan, tim kuasa hukum dan terdakwa HW sendiri sudah menyiapkan materi-materi pembelaan yang bersifat dari dakwaan dan fakta persidangan, yang akan disampaikan langsung kepada majelis hakim pada persidangan nanti.

"Kami akan memberikan pembelaan secara tertulis dari sisi hukum. Sedangkan Herry Wirawan (HW) diberikan kesempatan untuk pembelaan berdasarkan ungkapan pribadi," kata Ira Mambo melalui sambungan telepon.

Baca Juga: Komnas HAM Tolak Terdakwa HW Dituntut Mati, Plt Wali Kota Bandung: Pelaku Juga Melanggar HAM

Sebagaimana diketahui, tim JPU Kejati Jabar sebelumnya menuntut hukuman mati dan kebiri kimia untuk terdakwa HW. Korban sendiri mencapai 13 orang, dengan beberapa korban hamil dan sudah melahirkan.

Selain hukuman mati dan kebiri kimia, terdakwa HW juga dituntut untuk disebarluaskan identitasnya, yayasan dan pondok pesantren miliknya dibekukan, bayar denda sebesar Rp 500 juta dan restitusi untuk korban senilai Rp 331 juta, serta menyita seluruh aset milik terdakwa HW. Seluruh tuntutan ini dibacakan langsung oleh Kajati Jabar, Asep N Mulyana di PN Bandung, Selasa, 11 Januari 2022 lalu.

Terdakwa HW, guru rudapaksa santriwati di Bandung dikenakan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Terpisah, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Petani Pasundan (SPP) Garut sekaligus kuasa hukum korban, Yudi Kurnia mengatakan, pada prinsipnya keluarga korban mengapresiasi atas tuntutan yang dilayangkan oleh tim JPU Kejati Jabar untuk terdakwa HW.

"Berarti jaksa sangat-sangat empati terhadap korban dan keluarga korban maupun publik. Tuntutan ini dan itu (hukuman mati dan kebiri) sesuai dengan harapan keluarga," kata Yudi Kurnia melalui sambungan telepon seusai sidang pada pembacaan tuntutan, Selasa, 11 Januari 2022.

Halaman:

Editor: Fira Nursyabani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sah! Kota Bandung Deklarasi Jadi Kota Angklung

Sabtu, 21 Mei 2022 | 14:30 WIB
X