Sebagian Lahan Sekolah di Kabupaten Bandung Belum Tersertifikasi

- Selasa, 21 Desember 2021 | 18:45 WIB
Sebagian lahan sekolah khususnya SD di Kabupaten Bandung kepemilikannya masih belum atas nama pemerintah. Hal tersebut cukup membahayakan keberadaan sekolah di kemudian hari. (Ayobandung.com/Mildan Abdalloh)
Sebagian lahan sekolah khususnya SD di Kabupaten Bandung kepemilikannya masih belum atas nama pemerintah. Hal tersebut cukup membahayakan keberadaan sekolah di kemudian hari. (Ayobandung.com/Mildan Abdalloh)


SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Sebagian lahan sekolah khususnya SD di Kabupaten Bandung kepemilikannya masih belum atas nama pemerintah. Hal tersebut cukup membahayakan keberadaan sekolah di kemudian hari.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Ruli Hadiana mengatakan, pembangunan sekolah pada zaman dulu seperti SD inpres kerap tidak diikuti dengan proses penyerahan lahan kepada pemerintah.

Kondisi tersebut membuat beberapa sekolah di Kabupaten Bandung harus tergusur karena adanya gugatan dari pihak ahli waris.

Baca Juga: 56 HP Vivo Terbaru 2021 Harga dan Spesikasi Lengkap

"Memang penyelesaian di tingkat kami belum maksimum untuk perlindungan aset lahan yang digunakan membangun sekolah, masih ada beberapa sekolah yang status kepemilikannya bukan milik Pemkab Bandung," ujar Ruli, Selasa 21 Desember 2021.

Terdapat beberapa kendala dalam pengalihan status kepemilikan lahan sekolah tersebut, salah satunya adalah administrasi pendukung.

Saat proses hibah dari masyarakat, sebagian tidak disertai dengan administrasi hibah, sehingga menyulitkan untuk proses sertifikasi.

Baca Juga: Puisi Hari Ibu Terbaik yang Menyentuh Hati, Ibuku Bidadariku

"Biasanya ada saksi saat proses hibah tersebut. Kalau ada kesesuaian kami akan sertifikasi," katanya.

Masalah biasanya muncul ketika orang yang menghibahkan lahan telah meninggal dan ahli waris melakukan gugatan.

"Kami terus mencoba untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Baca Juga: Harga 17 HP Samsung Terbaru RAM 8GB Desember 2021

Bukan karena rentan digugat, lahan sekolah yang belum menjadi milik pemerintah membuat sekolah kesulitan mendapat bantuan dari pemerintah pusat, seperti pembangunan ruang kelas baru.

"Syarat untuk mendapat bantuan dari pusat itu status lahannya harus milik pemkab," tutupnya.

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Artikel Terkait

Terkini

4 SD Negeri di Margahayu Dituntut Rp4,8 Miliar

Kamis, 19 Mei 2022 | 16:11 WIB
X