Kuasa Hukum Warga Pertanyakan Eksekusi 11 Rumah Aset PT KAI

- Selasa, 7 Desember 2021 | 14:19 WIB
Pengadilan Negeri Kota Bandung melakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan milik PT KAI. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)
Pengadilan Negeri Kota Bandung melakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan milik PT KAI. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)
 
SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM — Pengadilan Negeri Kota Bandung melakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan milik PT KAI di Jalan Jawa No. 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 dan 54 Kota Bandung.
 
Eksekusi dilakukan pada Selasa, 7 Desember 2021, dengan melibatkan ratusan orang petugas dari Pengadilan Negeri Bandung. 
 
Menurut pantauan Ayobandung.com, tampak ratusan orang masuk dan keluar rumah mengeluarkan properti seperti bangku dan meja yang diangkut ke puluhan truk yang disediakan oleh tim Eksekusi. 
 
Selain itu, sempat terjadi adu mulut dan aksi saling dorong saat petugas berusaha melakukan pengosongan Aset. 
 
 
Kuasa hukum dari warga yang rumahnya dieksekusi, Rd. Teddy SJ. Anggakusuma mengatakan, bahwa pihaknya memepertanyakan prosedur eksekusi dari Pengadilan Negeri Bandung. Teddy menilai eksekusi pengosongan bangunan yang dilakukan hari ini tidak sesuai dengan isi putusan pengadilan. 
 
"Persoalannya di sini adalah apakah ini sesuai dengan putusan inkrah Mahkamah Agung atau tidak, kerancuanya seperti dalam putusan pengadilan yang inkrah, bahwa di situ tertera bangunan dan tanah. Nah bangunan-bangunan dilakukan teguran terhadap putusan itu adalah teguran, kemudian dilanjutkan dengan sita eksekusi, sita eksekusi itu terdapat beberapa hal yang memang tidak sama dengan putusan pengadilan dengan penetapanya juga tidak sama seperti tanahnya, sehingga tanahnya ini tidak disita. Tanah itu tertera dalam amanat putusan pengadilan tanahnya itu. tetapi tidak ada yang diisyaratkan bahwa tanahnya dilakukan sita eksekusi, hanya bangunan-bangunan yang disita eksekusi itu pun kurang satu tidak sesuai dengan putusan pengadilan," kata Teddy saat ditemui di lokasi, Selasa, 7 Desember 2021.
 
"Bahwa pelaksanaan dari mulai aanmaning, teguran sita eksekusi, kemudian sampai pelaksanaan eksekusi, ini memang terjadi kerancuan secara formal," imbuhnya. 
 
 
Apalagi, kata Teddy, eksekusi pengosongan bangunan tidak dilakukan secara menyeluruh.
 
Menurutnya, terdapat rumah-rumah yang juga diklaim aset PT KAI tidak dieksekusi oleh PN Bandung.
 
"Kalau konsekuen semuanya harus sama dengan putusan pengadilan, apa yang ada dalam tulisan itu tidak boleh dikorting dan ditambahkan, tapi harus sesuai. Tapi kenyataanya, ada bangunan satu yang tidak dilaksanakan, kedua tanah tidak disita eksekusi. Artinya ini tidak sesuai dengan penetapan dan penerapan juga tidak sesuai dengan putusan pengadilan," kata Teddy. 
 
Teddy menyebut, dari apa yang diketahuinya, Pengadilan tidak menulis secara ekslisit terkait kepemilikan aset 11 tanah dan bangunan yang dieksekusi.
 
 
"Versi putusan, tidak ada satu pun isyarat yang menyebutkan bahwa objek sengketa itu milik penggugat rekopensi (PT KAI) tidak ada, misalkan menetapkan menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik, itu tidak disebutkan makanya kita lakukan bantahan," tandasnya.
 
"Kalau sudah demikian putusanya ya sudah mau ngapain lagi, kita tidak bisa membuat lebih, kecuali melakukan upaya hukum lagi," tandasnya. [*]

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sah! Kota Bandung Deklarasi Jadi Kota Angklung

Sabtu, 21 Mei 2022 | 14:30 WIB
X