UMK Bandung Barat 2022 Batal Naik, Buruh Kecewa Ridwan Kamil Pakai PP 36

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Buruh Kabupaten Bandung Barat (KBB) merasa kecewa terhadap putusan Pemprov Jabar terkait UMK Bandung Barat 2022. Pasalnya dalam dalam keputusan itu upah minimum KBB ditetapkan sebesar Rp3.248.283,28 atau tidak mengalami kenaikan.

Padahal sebelumnya Pemda KBB telah merekomendasikan UMK 2022 sebesar Rp3.475.663,11 atau naik 7% dari upah minimum tahun 2021. Usulan itu ditolak Pemprov Jabar karena tak sesuai dengan seksama perhitungan upah dalam Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021.

"Bandung Barat tidak naik sesuai rekomendasi, karena Pemprov Jabar pakai skema PP 36," kata Koordinator Koalisi 9 Serikat Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat, Rabu 1 November 2021.

Baca Juga: Usulan UMK Bandung Barat 2022 Naik 7 Persen Kandas di Tangan Ridwan Kamil

Dede merasa kecewa Gubernur Jabar Ridwan Kamil memakai skema perhitungan UMK 2022 berdasarkan PP 36 tahun 2021. Padahal aturan itu merupakan turunan UU Cipta Kerja yang divonis MK melanggar konstitusi.

"Ini bukti gubernur tak pro terhadap nasib buruh. Padahal sejak awal aturan itu ditolak buruh karena merugikan kita," tambahnya pria yang menjabat Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jabar itu.

Baca Juga: DAFTAR LENGKAP UMK JABAR 2022, Resmi dan Sudah Ditandatangani Ridwan Kamil

Dede menjelaskan saat ini sejumlah serikat buruh bakal melakukan konsolidasi untuk melakukan langkah selanjutnya. FSPMI sendiri secara organisasi telah memutuskan melakukan mogok nasional pada 6-9 Desember 2021.

"Secara organisasi kita akan mogok nasional 6-9 Desember 2021 merespons keputusan ini, tapi kita akan konsolidasi bersama serikat buruh lain," ujarnya.