Ribuan Buruh Geruduk Gedung Sate: Tuntut 4 Hal Terkait UMK

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 29 November 2021.

Massa yang sebelumnya melakukan longmarch dari Jalan Pasteur tersebut menolak penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan serta mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk menetapkan UMK sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota se-Jawa Barat. 

4 Tuntutan Lengkap Demo Buruh di Gedung Sate

Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 29 November 2021. Massa yang sebelumnya melakukan longmarch dari Jalan Pasteur tersebut menolak penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan serta mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk menetapkan UMK sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota se-Jawa Barat. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

Ketua DPD K-SPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menjelaskan, unjuk rasa kali ini diikuti oleh berbagai serikat pekerja/serikat buruh dari kabupaten/kota di Jawa Barat. Aksi dilakukan usai putusan Mahkamah Konstitusi RI kamis 25 November 2021 yang menyatakan, UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 Cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945.

Baca Juga: UMK Kota Bandung Diusulkan Naik Rp 117 Ribu di Tahun 2022, Jadi Rp 3,85 Juta

Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 29 November 2021. Massa yang sebelumnya melakukan longmarch dari Jalan Pasteur tersebut menolak penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan serta mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk menetapkan UMK sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota se-Jawa Barat. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

Maka dari itu, menurut Roy, dalam penetapan Upah Minimum Tahun 2022 tidak didasarkan pada PP No. 36 Tahun 2021.