Pemda Bandung Barat Rekomendasikan UMK 2022 Naik 7 Persen

- Kamis, 25 November 2021 | 17:36 WIB
Pemda KBB merekomendasikan kenaikan upah minimum atau UMK 2022 sebesar Rp227.379,82 atau 7 persen dari UMK tahun 2021. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)
Pemda KBB merekomendasikan kenaikan upah minimum atau UMK 2022 sebesar Rp227.379,82 atau 7 persen dari UMK tahun 2021. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) merekomendasikan kenaikan upah minimum atau UMK 2022 sebesar Rp227.379,82 atau 7 persen dari UMK tahun 2021

Jika rekomendasi ini direstui Pemprov Jabar. Gaji minimum KBB tahun 2022 naik menjadi Rp3.475.663,11. Angka kenaikan UMK sebesar 7 persen ini sesuai dengan tuntutan serikat buruh. 

"Kita rekomendasikan tahun depan UMK naik 7 persen. Keputusan ini saya ambil sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan terhadap buruh," kata Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan saat dihubungi, Kamis 25 November 2021.

Baca Juga: 5 Puisi Hari Guru 2021 Singkat yang Menyentuh Hati dan Sedih untuk anak TK, SD, SMP, SMA

Hengky mengklaim, rekomendasi UMK Bandung Barat merupakan angka tertinggi di Jawa Barat. Pasalnya, 27 kabupaten/kota di Jabar tak ada yang melebihi angka 1 persen mengusulkan kenaikan UMK 2022.

"Kalau kita lihat dari kabupaten kota lain, KBB usulan kenaikannya paling tinggi. Tapi tetap ini hanya rekomendasi, keputusan final ada di Pemprov Jabar," tambahnya.

Baca Juga: 30 HP Samsung Terbaru 2021, Yuk Cek Daftar Harganya

Sebelumnya, Pemerintah pusat telah mengeluarkan ancaman sandi, teguran hingga  pemecatan terhadap gubernur atau kepala daerah yang tidak mengikuti formulasi penghitungan upah minimum (UMK).

Seperti diketahui, peraturan terbaru itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Merujuk aturan tersebut, mestinya UMK KBB tahun 2022 tak mengalami kenaikan. 

Baca Juga: 35 Ucapan Selamat Hari Guru 2021 yang Singkat dan Menyentuh Hati, Cocok untuk Status WA, FB, IG

Saat ditanya mengenai sanksi tersebut, Hengky Kurniawan mengatakan hal tersebut merupakan risiko. Dirinya hanya berupaya merealisasikan tuntutan buruh. Selebihnya, keputus ada di Pemprov Jabar. 

"Kalau sanksi, itu risiko kita. Tapi kan kita hanya rekomendasi saja. Keputusan ada di provinsi," pungkasnya.

Halaman:

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Irigasi Meluap, 8 Rumah di Ngamprah Terendam Banjir

Jumat, 26 November 2021 | 18:33 WIB

Usulan UMK KBB 2022 Naik 7 Persen, Ini Komentar Apindo

Kamis, 25 November 2021 | 19:19 WIB
X