Regulasi untuk Korban Pinjol Ilegal Tak Perlu Bayar Tagihan Perlu Dipastikan

- Rabu, 27 Oktober 2021 | 14:05 WIB
[Ilustrasi uang rupiah] Pemerintah  diminta untuk membuat regulasi pasti terkait korban pinjaman online (pinjol) ilegal, yang tak perlu membayar tagihan. (Pexels/Ahsanjaya)
[Ilustrasi uang rupiah] Pemerintah diminta untuk membuat regulasi pasti terkait korban pinjaman online (pinjol) ilegal, yang tak perlu membayar tagihan. (Pexels/Ahsanjaya)
 
LENGKONG, AYOBANDUNG.COM — Wakil Ketua Komisi 2 Bidang Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Firman Turmantara Endipradja meminta kepada pemerintah untuk membuat regulasi pasti terkait korban pinjaman online (pinjol) ilegal, yang tak perlu membayar tagihan.
 
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD dalam kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Selasa, 19 Oktober 2021 menegaskan, masyarakat korban pinjol ilegal tidak perlu lagi membayar tagihan.
 
Menurut Firman, pernyataan dari Mahfud MD sebaiknya bukan sekadar kata-kata semata, tapi mesti diwujudkan dalam bentuk regulasi yang pasti terkait para korban tidak perlu lagi membayar tagihan pinjol ilegal.
 
"Sehingga mempunyai kekuatan hukum dan mengikat," ujar Firman belum lama ini.
 
Hal tersebut perlu dilakukan guna mempunyai kepastian hukum yang jelas dan berdasar.
 
Menurutnya, yang terpenting adalah kebijakan mengenai regulasi ini perlu dikawal/dipantau sampai tingkat implementasinya di lapangan.
 
Harapannya agar kebijakan itu tak bernasib sama seperti kebijakan tentang relaksasi yang tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, dan telah diubah menjadi POJK Nomor 48 /POJK.03/2020, 
 
"(Relaksasi itu) belum begitu optimal dirasakan manfaatnya, terutama oleh masyarakat yang terdampak langsung oleh Covid-19," katanya.
 
Selain diwujudkan dalam bentuk regulasi, menurutnya, langkah tegas OJK melalui Satgas Waspada Investasi bersama dengan Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tidak cukup hanya dengan menindak pinjol ilegal.
 
Firman menjelaskan, penindakan juga mesti menyeluruh sampai kepada pinjol legal yang melanggar hukum maupun melakukan tindak kejahatan.
 
Karena tidak sedikit pengaduan konsumen atas tindakan pinjol legal yang melakukan teror, tindak kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan, atau pencemaran nama baik terhadap konsumen.
 
Sebab, lanjut Firman, aduan yang masuk ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat terkait konsumen pinjol sudah cukup tinggi, bahkan sebelum pandemi Covid-19.
 
"Karena tidak sedikit pengaduan konsumen atas tindakan pinjol legal yang melakukan teror, tindak kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan, atau pencemaran nama baik terhadap konsumen," tegasnya.
 
Kemudian, menurut Firman, pada dasarnya bagi pelaku usaha, termasuk perusahaan pinjol legal, jika melanggar hak-hak konsumen, maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur sanksi yang cukup berat.
 
Salah satunya terhadap Pasal 8 dan Pasal 18. UUPK juga dapat mengenakan tiga sanksi sekaligus kepada perusahaan pinjol legal, yakni sanksi perdata (ganti rugi/kompensasi) dan sanksi pidana (maksimal 5 thn penjara atau denda 2 milyar vide Pasal 19 jo Pasal 62), serta sanksi administrasi/pencabutan izin (Pasal 63).
 
Selain itu, baik pinjol ilegal maupun pinjol legal juga bisa dijerat dengan undang-undang ITE, UUPK dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, seperti POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK No 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
 
 
Curhatan Korban Pinjol Ilegal di Bandung
 
Salah seorang korban pinjol ilegal berinisial TM mengungkapkan, dia sempat mengalami depresi bahkan dirawat di rumah sakit selama empat hari karena cara teror dan ancaman dari penagih pinjol ilegal.
 
Hal itu dia ceritakan ketika hadir di Mapolda Jabar, Kamis, 21 Oktober 2021, sebagai bukti bahwa menyeramkannya cara pinjol ilegal menagih bayaran kepada peminjam.
 
Diketahui, TM merupakan korban pinjol ilegal dari perusahaan yang berinisial PT TII.
 
"Secara fisik, psikis, dan mental saya benar-benar jatuh sampai saya masuk ke rumah sakit di Bandung. Semua terjadi karena teror-teror, makian, dari pelaku pinjol ilegal ini," ujar TM.
 
Dengan terduduk lemas di kursi roda, suara parau, kepala menunduk mengenakan kacamata hitam dan bermasker, dia juga menceritakan bahwa bukan hanya dia sebagai peminjam yang kena teror, melainkan pelaku pinjol ilegal ini meneror balik kepada keluarga besar dan rekan-rekan kerjanya.
 
"Mental dan psikis saya semakin jatuh karena mereka menyebarkan foto, data diri saya, cacian dan makian ke keluarga besar dan rekan-rekan yang ada di kontak (ponsel) saya," katanya.
 
Sebelumnya, polisi telah mengamankan delapan tersangka sindikat pinjol dari PT TII, yakni berinisial GT (24), MZ (30), AZ (34), RS (28), AB (23), EA (31), EM (26), RSS (28). Kedelapan ini dibekuk di tempat berbeda, mulai dari Yogyakarta, NTT, Jakarta, Bogor, dan Tangerang.
 
‎"RSS selaku Direktur PT TII, GT sebagai Assistant manager, AZ, RS itu selaku HRD, MZ bagian IT, lalu AB, peneror (Desk Collector), EM dan EA itu Team Leader Desk Collector," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago. [*]
 

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Resmi! Kota Bandung Larang Perayaan Tahun Baru

Jumat, 3 Desember 2021 | 16:52 WIB

Angka Pengangguran Kota Bandung Bertambah 3%

Jumat, 3 Desember 2021 | 10:50 WIB

Lokasi Ganjil Genap Bandung Ditambah, Catat Titiknya!

Kamis, 2 Desember 2021 | 13:02 WIB

Pedagang Kaki Lima: Dapat Durian Runtuh di Demo Buruh

Kamis, 2 Desember 2021 | 09:57 WIB

9.000 ODHA Belum Terdata Dinkes Kota Bandung

Rabu, 1 Desember 2021 | 14:41 WIB
X