Masyarakat Desak Bisnis Gelap Vaksinasi Jalur Cepat di Bandung Barat Diungkap

- Senin, 25 Oktober 2021 | 16:43 WIB
ilustrasi bisnis gelap vaksinasi jalur cepat di Bandung Barat; Masyarakat mendesak aparat kepolisian mengungkap tuntas dugaan kasus bisnis gelap vaksinasi jalur cepat di Kabupaten Bandung Barat (KBB). (Ayobandung.com/Kavin Faza)
ilustrasi bisnis gelap vaksinasi jalur cepat di Bandung Barat; Masyarakat mendesak aparat kepolisian mengungkap tuntas dugaan kasus bisnis gelap vaksinasi jalur cepat di Kabupaten Bandung Barat (KBB). (Ayobandung.com/Kavin Faza)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kesehatan mendesak aparat kepolisian mengungkap tuntas dugaan kasus bisnis gelap vaksinasi jalur cepat di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Segala bentuk komersialisasi vaksin di tengah Pandemi Covid-19 sangat mencederai masyarakat. Pasalnya tindakan bisnis gelap vaksinasi jalur cepat itu dinilai tak punya hati nurani karena dilakukan di tengah masyarakat berjuang keras keluar dari bahaya wabah.

"Kami minta usut tuntas. ini jadi kesempatan bagi kepolisan dalam hal ini Polres Cimahi untuk agar dugaan ini terang benderang kebenarannya dan disampaikan ke publik agar tidak berkembang opini liar di mata masyarakat," papar Ketua DPD Gerakan Pemuda Kesehatan, Alwi, Senin 25 Oktober 2021.

Baca Juga: 19 Daftar HP Samsung Murah RAM Besar 1 Jutaan Terbaru dan Terbaik Oktober 2021

Diketahui, dugaan bisnis gelap vaksinasi jalur cepat tersebut salah satunya terjadi saat vaksinasi massal di objek wisata Dusun Bambu, Cisarua, KBB, Kamis 30 September 2021. Puluhan masyarakat dipungut bayaran dengan nominal bervariasi. Mulai dari angka Rp500 ribu sampai Rp900 ribu.

Biaya itu diminta untuk mempercepat antrean vaksinasi jalur cepat atau bypass dan menjamin peserta berbayar mendapat dosis vaksin. Total warga yang membayar vaksin jalur cepat ini antar 20-30 orang.

Alwi menilai vaksinasi adalah salah satu kunci penting dalam penanganan pandemi Covid-19. World Health Organization (WHO) dan United Nations General Assembly (UNGA) menekankan bahwa vaksin merupakan hak publik yang seharusnya digratiskan karena bertujuan untuk memastikan keselamatan masyarakat.

Baca Juga: Cara Edit Foto Jadi Pengantin Seperti Asli yang Viral di TikTok, Pakai Aplikasi 'Tempo'

"Persoalan vaksinasi yang belum juga usai, setelah beberapa waktu lalu di Sumatera Utara oknum Dinkes memperjual belikan vaksin, kini di Kabupaten Bandung Barat dugaan memeperjual-belikan layanan vaksin pun mencuat dan meresahkan warga, apabila benar tentunya hal ini mencederai kembali kepercayaan masyarakat," tambahnya.

Halaman:

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X