ASN Cimahi yang Terlibat Korupsi Pengadaan Makam Covid-19 Belum Disanksi

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 15:11 WIB
[Ilustrasi Petugas pemikul jenazah Covid-19] Sanksi belum diberikan kepada seorang ASN berinisial AK yang terlibat kasus tindak pidana korupsi pada pengadaan lahan pemakaman Covid-19. (Ayobandung.com/Robby Fathan/Magang)
[Ilustrasi Petugas pemikul jenazah Covid-19] Sanksi belum diberikan kepada seorang ASN berinisial AK yang terlibat kasus tindak pidana korupsi pada pengadaan lahan pemakaman Covid-19. (Ayobandung.com/Robby Fathan/Magang)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM — Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana belum bisa memberikan sanksi kepada seorang ASN berinisial AK yang terlibat kasus tindak pidana korupsi pada pengadaan lahan pemakaman Covid-19.

Ngatiyana mengatakan, sanksi yang diterapkan kepada AK harus menunggu proses hukum yang sedang dijalani yang bersangkutan.

AK dan kedua tersangka lainnya kini ditahan selama 20 hari dalam rangka penyidikan lanjutan.

"Sanksinya belum tahu, apakah diberikan sanksi penurunan pangkat, non job, atau diberhentikan. Nanti akan disesuaikan setelah ada hasil putusan kejaksaan," kata Ngatiyana di Pemkot Cimahi, Selasa 19 Oktober 2021.

Dalam perkara pidana tersebut, Kejari Cimahi menetapkan AK (seorang PNS aktif) menjadi tersangka. Selain itu ada AJ, pensiunan PNS Pemkot Cimahi dan YT selaku swasta yang terjerat kasus serupa.

Setelah ada putusan terkait kasus yang sedang dijalani AK, barulah pihaknya melalui Badan Kepegawaian dan Pengelola Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi akan menentukan nasib yang bersangkutan sesuai aturan yang berlaku.

"Kita lihat putusan dari kejaksaan hasilnya seperti apa, BKPSDMD yang menentukan sanksinya," ucap Ngatiyana.

Dirinya mengatakan, Pemkot Cimahi sendiri tidak akan memberikan bantuan hukum kepada AK. Sebab, sesuai aturan Pemkot Cimahi tidak diberi kewenangan untuk memberikan bantuan hukum untuk kasus pidana.

"Dari Pemkot Cimahi tidak ada pendampingan hukum terhadap ASN yang masih aktif yang tersebut, karena tidak boleh ada anggaran dana dari pemerintah," tegasnya.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tukang Bubur di Bandung Nyambi Jual Pil Psikotropika

Kamis, 2 Desember 2021 | 17:11 WIB

ODGJ dan Disabilitas Cimahi Bakal Dibuatkan KTP

Selasa, 30 November 2021 | 17:24 WIB
X