Aa Umbara Dianggap Tidak Layak Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Bansos Covid-19

- Jumat, 15 Oktober 2021 | 21:16 WIB
Saksi ahli menilai Aa Umbara tidak layak menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat. (Ayobandung.com/Gelar Aldi S.)
Saksi ahli menilai Aa Umbara tidak layak menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat. (Ayobandung.com/Gelar Aldi S.)
 
Saksi ahli menilai Aa Umbara tidak layak menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.
 
BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM — Sidang lanjutan perkara pengadaan bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat (KBB), dengan terdakwa Bupati KBB nonaktif Aa Umbara, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, pada Jumat, 15 Oktober 2021. 
 
Sidang kali ini menghadirkan ahli konsultan barang dan jasa, Nandang Sutisna.
 
Dalam persidangan, Nandang mengatakan, bupati bukanlah organisasi pengadaan barang dan bukan pejabat pengadaan.
 
Jadi, menurutnya, bila tahap sudah mencapai pengadaan dan pelaksanaan sebuah proyek, maka hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan bupati lagi.
 
Nandang juga menegaskan, fungsi koordinasi bupati hanya sekadar memberikan rekomendasi saran yang pada prinsipnya memang diperbolehkan.
 
Dalam penunjukkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sepanjang tujuan pengadaan tercapai, maka tidak menjadi masalah.
 
Di tempat yang sama, penasehat hukum Aa Umbara, Rizky Rizgantara menjelaskan, bila bupati bukan pejabat pengadaan.
 
Ini berarti, menurut Rizky Rizgantara, Bupati merekomendasikan Totoh Gunawan dan Andri Wibawa sebenarnya adalah tindakan formal dalam konteks ini. Bupati tidak punya hak menunjuk penyedia.
 
Dan, bila bupati merekomendasikan sesuai keterangan saksi PPK, yaitu saksi Kepala Dinas, bupati sifatnya hanya merekomendasikan.
 
"Sesuai keterangan ahli di persidangan bahwa hal itu adalah fungsi kordinasi pimpinan dan staf, karena itu merupakan leading sektornya memang kepala dinas dalam hal ini dinas sosial," kata Rizky Rizgantara di Pengadilan Tipikor.
 
 
Bila dakwaan jaksa KPK dikaitkan terhadap Aa Umbara pada pasal 12 hurup I Undang Undang Tipikor, maka Aa Umbara tidak dapat dipersalahkan, karena tidak termasuk dalam kriteri pasal tersebut, yang dibebani fungsi pengawasan.
 
Ini akan menolak dakwaan sebelumnya, dengan Aa Umbara telah didakwa pasal 12 huruf I.
 
Pasal ini berbunyi, setiap penyelenggara negara atau pegawai negeri yang mengawasi terkait pengadaan dan turut serta dalam pengadaan dan pemborongannya. [*]
 

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kota Bandung Raih Juara Umum MTQ Jabar 2022

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:15 WIB
X