Pesantren Makin Hilang Peminat, Pemkab Bandung Barat Diminta Lakukan Ini

- Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:17 WIB
Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi; Pemkab Bandung Barat diminta merespons kebijakan pemerintah pusat terkait pendanaan pesantren. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)
Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi; Pemkab Bandung Barat diminta merespons kebijakan pemerintah pusat terkait pendanaan pesantren. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)


NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM --
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Pemkab Bandung Barat merespons kebijakan pemerintah pusat terkait pendanaan pesantren.

Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi menjelaskan, hingga saat ini pendanaan pesantren masih terasa jomplang jika dibandingkan dengan kegiatan pendidikan untuk jenjang lain.

"Ketika pendidikan umum dengan anggarannya yang sudah dialokasikan baik dari APBN maupun sampai ke daerah sebesar 20 persen. Sementara untuk pendidikan pesantren sampai hari ini belum jelas," katanya saat ditemui, Jumat 15 Oktober 2021.

Baca Juga: Pasangan Nikah Siri di Kota Cimahi Bisa Buat Kartu Keluarga, Bagaimana Caranya?

Ia menambahkan, dengan kehadiran Undang-undang pesantren dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 tentang pendanaan pesantren segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (Perda).

"Diharapkan ini bisa dipertegas dan diapresiasi oleh pemerintah daerah dengan direspon. Jangan sampai santri sebagai fondasi karakter bangsa dan moralitas akhlak bangsa ini dipandang sebelah mata," tegasnya.

Dukungan Perda ini penting untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi oleh pesantren. Mulai dari infrastruktur yang kurang memadai hingga kurang dilirik oleh masyarakat.

"Sekarangkan pesantren makin turun peminatnya. Semoga dengan adanya Perda Pesantren di KBB akan jadi daya dukung anggaran dan pengembangan lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, PKB terus berusaha baik di tingkat pusat hingga daerah bahwa lembaga pendidikan pesantren ini diapresiasi baik dari segi anggaran maupun kebijakan.

"Sementara itu saat ini kami (PKB) telah menginisiasi Raperda pesantren yang telah masuk pada Prolegda tahun 2021," katanya.

Halaman:

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Usia Waduk Saguling di Ujung Tanduk Ini Penyebabnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 19:15 WIB

Gaji ASN Bandung Barat Diprediksi Cair Pekan Ini

Selasa, 18 Januari 2022 | 12:38 WIB
X