Buruh akan Makin Ditekan Tantangan Berat, FSP LEM SPSI Jawa Barat Cemas

- Senin, 4 Oktober 2021 | 20:52 WIB
Buruh dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8 Oktober 2020). (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)
Buruh dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8 Oktober 2020). (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

Buruh akan makin ditekan tantangan berat dan nasibnya mungkin lebih buruk, jika gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ditolak.

SOREANG, AYOBANDUNG.COM — FSP LEM SPSI Jawa Barat menggelar Musda di Soreang, Kabupaten Bandung, Senin 4 Oktober 2021.

Ketua terpilih dianggap akan memiliki beban berat untuk selama lima tahun ke depan.

Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, beban kerja serikat buruh termasuk FSP LEM SPSI beberapa tahun ke depan akan lebih berat, terlebih situasi pandemi dan perkembangan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi yang jika ditolak akan membuat nasib buruh semakin menjerit.

"Beban serikat buruh ini akan semakin berat. Kaitan dengan gugatan omnibuslaw yang 11 oktober ini akan menghadirkan saksi terakhir dari pemerintah. Bulan ini ada kemungkinan melakukan gerakan besar-besaran," ujar Roy.

Pandemi juga cukup berdampak terhadap nasib buruh. Bahkan saat PSBB dan PPKM juga buruh banyak yang dikorbankan dengan pemutusan hubungan kerja maupun pembatasan jam kerja yang berujung pada pengurangan pendapatan.

Hal senada dikatakan oleh Ketua FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhammad Sidarta. Serikat buruh ke depan akan memiliki beban berat, terutama jika Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini dalam proses gugatan ke MK tetap diterapkan.

"Ke depan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini beban buruh akan semakin berat," ujar Sidarta.

Namun, apabila Majelis Hakim MK mengabulkan gugatan buruh dengan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, buruh akan bernapas lega.

Sebaliknya, apabila gugatan ditolak, maka beban akan makin berat.

"Jika Mejelis Hakim MK pertimbangannya murni hukum, Undang-Undang Cipta Kerja akan dibatalkan. Tapi kalau pendektannya politik, tidak tahu," kata Sidarta.

Baca Juga: Partai Buruh akan Hidup Lagi Tahun 2024, Ini Kata KSPSI Jawa Barat

Beban berat itu, jika Undang-Undang Cipta Kerja tetap dijalankan, adalah nasib kesejahteran buruh. Sidarta menjelaskan, ada beberapa hal yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan buruh.

"PHK akan semakin mudah, pesangon hanya setengahnya," ujarnya.

Bahkan pendapatan buruh juga tidak akan bertambah jika proses pengupahan menggunakan skema yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya.

"Kemungkinan upah tidak akan naik, kalau naik juga tidak besar. Jadi sangat berat, tapi bukan berartti itdak bisa diperjuangakna, jika semua elemn penerima upah bersatu maka ini masih bisa diperjuangkan," tutupnya.

Dengan situasi tersebut, FSP LEM SPSI Jawa Barat pun yakin buruh akan makin ditekan tantangan berat dan nasibnya mungkin lebih buruk, jika gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ditolak. [*]

Baca Juga: Derita Nasib Buruh Bandung Barat, Kena PHK Tanpa Kejelasan

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X