Derita Nasib Buruh Bandung Barat, Kena PHK Tanpa Kejelasan

- Selasa, 21 September 2021 | 20:13 WIB
Sebanyak 43 buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) korban PHK sepihak dari perusahaan PT Jin Myoung dan PT Yihwa masih belum jelas. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)
Sebanyak 43 buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) korban PHK sepihak dari perusahaan PT Jin Myoung dan PT Yihwa masih belum jelas. (Ayobandung.com/Restu Nugraha)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM — Sebanyak 43 buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) korban PHK sepihak dari perusahaan PT Jin Myoung dan PT Yihwa masih belum jelas.

Berbagai upaya mediasi dan langkah hukum yang ditempuh buruh anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) itu belum membuahkan hasil. 

Diketahui, 22 orang buruh di PT. Jin Myoung kena PHK sepihak sejak sebelas bulan lalu. Perusahaan berdalih untuk efisiensi di tengah Pandemik Covid-19.

Hal serupa juga terjadi di PT. Yihwa Textile. perusahaan memecat sebanyak 21 buruh

FSPMI menilai selain persoalan PHK sepihak, dua perusahaan itu diduga melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan kerena membayar upah di bawah UMK, status pekerja kontrak dan buruhnya tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Sekretaris FSPMI DPW Jabar, Dede Rahmat mengatakan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV telah mengeluarkan nota pengawasan sebanyak 2 kali terhadap PT Jin Myoung. Namun perusahaan tak pernah menindaklanjuti nota tersebut. 

"Nah, kemarin per tanggal 10 September itu sudah dilayangkan nota dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penyidikan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan terkait tentang pembayaran upah di bawah UMK di PT Jin Myoung. Sampai hari ini Kamo masih nunggu penunjukan pengawasnya siapa, untuk melakukan penyidikan," papar Dede. 

Dede menjelaskan pemerintah masih lamban dalam menangani kasus yang menimpa buruh.  Dua kasus tersebut saat ini belum tuntas, padahal telah ditangani jauh-jauh hari. 

"Nah, kalau yang Yihwa sendiri, jadi dipandang oleh kita, UPTD pengawasan yang menangani Yihwa ini kurang begitu koperatif, jadi lamban dalam menangani. Nah, laporan kita itu sekitar Mei-Juni, baru ditindaklanjuti kemarin muncul nota pengawasannya," tambah Dede. 

Menurut Dede penanganan yang lambat dari pemerintah membuat buruh korban PHK terkatung-katung.

Nasib mereka tak jelas, apakah bisa kerja kembali atau tidak. Bahkan, karena tak memiliki pekerjaan sebagian ada yang beralih menjadi ojek online atau buruh serabutan. 

Baca Juga: Apakah Pekerja yang Kena PHK Masih Bisa Terima BLT BPJS Ketenagakerjaan? Begini Penjelasannya

Meski telah mempunyai profesi baru mayoritas buruh tersebut masih melakukan perlawanan menuntut hak mereka dengan mendirikan tenda perlawanan di depan perusahaan. 

"Nasibnya saat ini ya ga jelas, kalau untuk Jin Myoung itu ada yang jadi ojol dan tukang bangunan. Tapi, kalau untuk buruh di PT Yihwa, saat ini mereka masih tetap ditenda perjuangan di depan perusahaan," paparnya. [*]

Baca Juga: Pekerja Terlanjur Kena PHK Bisa Peroleh Rp1 Juta dari BSU 2021, Cek di Sini

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Irigasi Meluap, 8 Rumah di Ngamprah Terendam Banjir

Jumat, 26 November 2021 | 18:33 WIB

Usulan UMK KBB 2022 Naik 7 Persen, Ini Komentar Apindo

Kamis, 25 November 2021 | 19:19 WIB
X