Aset-Aset Kota Bandung Masih Bermasalah, Kebun Binatang dan Taman Lalu Lintas Diamankan

- Selasa, 7 September 2021 | 16:21 WIB
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II, Yudhiawan (batik hitam kuning) bersama Wali Kota Bandung, Oded M. Danial (ketiga dari kanan), memberikan keterangan terkait sertifikasi aset di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, di Taman Lalu Lintas, Selasa, 7 September 2021. (Ayobandung.com/Gelar Aldi S)
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II, Yudhiawan (batik hitam kuning) bersama Wali Kota Bandung, Oded M. Danial (ketiga dari kanan), memberikan keterangan terkait sertifikasi aset di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, di Taman Lalu Lintas, Selasa, 7 September 2021. (Ayobandung.com/Gelar Aldi S)
Tiga aset milik Pemkot yang diamankan dengan sertifikasi baru Kebun Binatang Bandung (KBB), Jatayu Molek (Cicendo), dan Taman Lalu Lintas.
 
 
SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM — Permasalahan manajemen aset di Kota Bandung akhirnya menemukan titik terang. Hari ini, Selasa, 7 September 2021, KPK menjembatani tiga aset di Kota Bandung supaya sah dalam kepemilikannya.
 
KPK melalui Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II, Yudhiawan, mengungkapkan, pemulihan manajemen aset ini merupakan amanat Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019.
 
Pemulihan aset itu ditandai dengan sertifikasi tanah atau aset negara yang belum disertifikat.
 
"Sertifikat adalah bentuk legal lahir dari pengamanan aset," kata Yudhiawan di Taman Lalu Lintas Bandung.
 
Lebih lanjut Yudhiawan menjelaskan, penyelamatan aset merupakan satu dari delapan area intervensi KPK dalam program pencegahan korupsi di daerah yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP). 
 
Terdapat empat fokus, kata Yudhiawan, yang menjadi konsen KPK dalam manajemen aset daerah. Empat fokus itu antara lain, pengamanan dengan sertifikasi, penertiban dengan memastikan kewajiban pihak, menyerahkan aset yang menjadi hak pemda, dan pemulihan aset
 
“Kalau sekarang namanya pemulihan aset. Aset yang seharusnya milik pemerintah, maka yang menjadi milik pemerintah bagaimana pun harus dikembalikan ke negara. Tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh siapapun,” tegas Yudhiawan.
 
Program sertifikasi kepemilikan aset ini, katanya, adalah program untuk mendorong Kementerian, Pemerintah Daerah, untuk melegalkan kepemilikan aset negara, dengan target sampai 2024 nanti.
 
 
Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengatakan, tiga aset milik Pemkot yang diamankan dengan sertifikasi antara lain, Kebun Binatang Bandung (KBB), Jatayu Molek (Cicendo), dan Taman Lalu Lintas.
 
Ke depan, pihaknya akan mengakuisisi aset-aset Pemkot lain untuk diamankan dengan disertifikasi kepemilikannya.
 
"Mudah-mudahan tahun ini kita (selesaikan) 10 (aset Pemkot lain)," kata Oded. [*]
 

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X