Fantastis! Pokir Dewan Bandung Barat Lebih dari Seribu Usulan, Sedot APBD Capai Rp75 M

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Porsi proyek barang dan jasa melalui usulan pokok-pokok pikiran atau Pokir anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) angkanya cukup fantastis.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Bandung Barat menyebutkan data Pokir DPRD tahun ini mencapai 1.200 paket.

Paket pengadaan barang dan jasa usulan DPRD ini hampir tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Tiap paket Pokir DPRD memiliki nominal bervariasi. Namun jika diakumulasikan 1.200 Pokir DPRD ini menelan anggaran sekitar Rp75 miliar.

 Baca Juga: Restoran di Bandung yang Cocok Bagi Keluarga Pemburu Asian Cushion

"Kita tidak pegang data pastinya karena Pokir ini tersebar di tiap dinas-dinas. Untuk jumlah usulan paket Pokir yang terdata di kita itu sekitar 1.200 paket dengan besaran anggaran sekitar Rp75 miliar," kata Kepala Bapelitbangda Bandung Barat, Rini Sartika, saat dihubungi, Kamis 30 Maret 2023.

Pokir Dewan tahun ini merupakan hasil usulan yang telah disepakati antara legislatif dan yudikatif di dalam rapat badan anggaran (Banggar). Seluruh usulan tersebut telah di input dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

"Jadi usulan Pokir ini diinput masing-masing di dalam sistem. Ini ditetapkan dalam sidang pengesahan APBD. Untuk usulan tahun ini masih dalam proses. Jadi apa yang diusulkan tahun ini untuk dieksekusi tahun depan 2024," jelas Rini.

Angka Pokir DPRD senilai Rp75 miliar ini cukup fantastis. Jika melihat APBD Bandung Barat totalnya sekitar Rp3,1 triliun, berarti total Pokir Dewan Bandung Barat hampir seperempat lebih dari total APBD.

 Baca Juga: Wali Kota Bandung Sayangkan Indonesia Batal jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Sebelumnya, pengusaha lokal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan proyek di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sejak dua tahun terakhir.

Kondisi itu ditengarai sejumlah paket pengadaan barang maupun jasa di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda Bandung Barat merupakan pokok pikir (Pokir) anggota DPRD.

Bukan hanya paket proyek yang diusulkan, Anggota DPRD juga menyiapkan pengusaha sendiri untuk mengerjakan satu proyek. Imbasnya, para pengusaha lokal ini tak bisa ikut bersaing dapat pekerjaan meski mereka telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Habis semua dibabat sama program Pokir DPRD. Kita gak bisa dapat pekerjaan karena Pokir ini juga diduga sudah disiapkan pengusahanya," kata Adang (40), salah seorang pengusaha di Bandung Barat, Rabu, 29 Maret 2023.

Baca Juga: Polisi Bantah Aksi Pembegalan di Flyover Kiaracondong Bandung: Itu Hoax

Adang menyebut usulan Pokir dari DPRD memang diperbolehkan secara regulasi. Tujuannya untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak tercover oleh mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Namun, usulan Pokir dari DPRD hanya sebatas program saja tak mesti harus masuk hingga tataran teknis bahkan menyiapkan pengusaha.