Bisnis Baju Bekas Dilarang, Begini Tanggapan Konsumen di KBB-Cimahi

- Kamis, 16 Maret 2023 | 17:40 WIB
Suasana di salah satu toko thrifting baju bekas Kawasan Cipatat (Ayobandung/Restu Nugraha)
Suasana di salah satu toko thrifting baju bekas Kawasan Cipatat (Ayobandung/Restu Nugraha)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting. Aktivitas ini dinilai mengganggu industri tekstil dalam negeri hingga disebut mengganggu kesehatan.

Dalam praktiknya aturan ini bakal ditindaklanjuti dengan penindakan para pedagang baju bekas, penutupan keran Impor, hingga larangan konten promosi di media sosial.

Terkait itu, warga Bandung Barat dan Kota Cimahi meminta pemerintah mempertimbangkan aturan ini. Alasannya, baju bekas impor dinilai memiliki kualitas baik dengan harga terjangkau.

 Baca Juga: Jokowi Larang Impor Baju Bekas, Pedagang di Cimahi Harap-harap Cemas

"Lebih baik dipertimbangkan lagi. Saya suka beli baju bekas karena harganya terjangkau dan kualitasnya lumayan baik dan tahan lama," kata Silfiani (28), warga Cipatat, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, Kamis 16 Maret 2023.

Silfiani tak terlalu sepakat jika baju bekas impor membunuh industri tekstil dalam negeri serta mengganggu kesehatan. Ia menerangkan jumlah konsumen baju bekas memiliki segmen kecil sehingga tak bisa dibandingkan dengan industri tekstil dalam negeri yang jumlahnya sangat besar.

Bahkan pada satu fase, thrift dan industri lokal bisa saling mendukung karena tak semua baju yang digunakan tiap orang satu jenis. Bisa jadi celana bekas terus kaosnya dari produk lokal.

"Terus kalau takut ada penyakit. Tinggal cara mengurusnya saja. Jadi belanja baju bekas ini harus dicuci dulu sebelum dipakai," tambah.

 Baca Juga: Ini Keuntungan Jika Kamu Beli Baju Bekas di Thrift Shop

Senada dengan Silfiani, Firmansyah warga Gang Lurah Kota Cimahi berharap pemerintah mempertimbangkan larangan bisnis thrifting. Dari pada dilarang, ia mengusulkan baju impor bekas ditata dan dibuat regulasi agar menjadi pendapatan negara.

"Kalau saya sih lebih baik dibuat regulasi, ini kan bisa jadi potensi pendapatan bagi negara," tandasnya.

Editor: Arendya Nariswari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X